Jakarta: Partai Demokrat mengeklaim upaya Kongres Luar Biasa (KLB) yang diinisiasi sejumlah pihak pupus. Sebab, 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat menyatakan ikrar setia kepada kepengurusan Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Ikrar para Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia ini sekaligus membuat pelaksanaan KLB secara konstitutional, tidak mungkin terjadi," kata Ketua Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Februari 2021.
Dia menjelaskan salah satu syarat KLB, yaitu harus mendapat persetujuan dari dua per tiga Ketua DPD sebagai pemilik suara. Hal itu merupakan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Demokrat.
"Sedangkan 34 DPD, alias 100 persen DPD sudah menyampaikan ikrar kesetiaan kepada hasil Kongres V Tahun 2020 yang menetapkan AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat yang sah," kata dia.
Baca: SBY Akhirnya Turun Gunung
Selain itu, Herzaky mengatakan ikrar kesetiaan tersebut disampaikan di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 23 Februari 2021. Pembacaan ikrar dilakukan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Ni'matullah. Pembacaan ikrar diklaim menerapkan protokol kesehatan.
Ikrar berisi tiga poin, yaitu:
1. Setia, tunduk, dan patuh pada konstitusi partai yang telah menetapkan AHY sebagai Ketum yang sah hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020. Serta mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
2. Bertekad untuk melawan pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD). Termasuk meminta DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat dan melanggar etika politik.
3. Bertekad untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat yang sedang bangkit dan diterima publik sebagai partai yang senantiasa memperjuangkan harapan rakyat.
Upaya KLB digagas oleh Forum Pendiri dan Senior Partai Demokrat. Kelompok ini disebut bekerja sama dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Mereka ingin menggeser jabatan AHY sebagai Ketum Demokrat. Salah satu calon yang ditawarkan sebagai nakhoda partai lambang bintang mercy itu adalah Moeldoko.
Jakarta:
Partai Demokrat mengeklaim upaya Kongres Luar Biasa (KLB) yang diinisiasi sejumlah pihak pupus. Sebab, 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat menyatakan ikrar setia kepada kepengurusan Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Ikrar para Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia ini sekaligus membuat pelaksanaan KLB secara konstitutional, tidak mungkin terjadi," kata Ketua Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Februari 2021.
Dia menjelaskan salah satu syarat KLB, yaitu harus mendapat persetujuan dari dua per tiga Ketua DPD sebagai pemilik suara. Hal itu merupakan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Demokrat.
"Sedangkan 34 DPD, alias 100 persen DPD sudah menyampaikan ikrar kesetiaan kepada hasil Kongres V Tahun 2020 yang menetapkan AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat yang sah," kata dia.
Baca:
SBY Akhirnya Turun Gunung
Selain itu, Herzaky mengatakan
ikrar kesetiaan tersebut disampaikan di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 23 Februari 2021. Pembacaan ikrar dilakukan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Ni'matullah. Pembacaan ikrar diklaim menerapkan protokol kesehatan.
Ikrar berisi tiga poin, yaitu:
1. Setia, tunduk, dan patuh pada konstitusi partai yang telah menetapkan AHY sebagai Ketum yang sah hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020. Serta mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
2. Bertekad untuk melawan pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD). Termasuk meminta DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat dan melanggar etika politik.
3. Bertekad untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat yang sedang bangkit dan diterima publik sebagai partai yang senantiasa memperjuangkan harapan rakyat.
Upaya KLB digagas oleh Forum Pendiri dan Senior Partai Demokrat. Kelompok ini disebut bekerja sama dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Mereka ingin menggeser jabatan AHY sebagai Ketum Demokrat. Salah satu calon yang ditawarkan sebagai nakhoda partai lambang bintang mercy itu adalah Moeldoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
