Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Foto: Medcom.id/Anggi Tondi Martaon.
Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Foto: Medcom.id/Anggi Tondi Martaon.

Mendagri Akui Abaikan Permintaan MK Terkait Pengisian Penjabat Kepala Daerah

Nasional Tito Karnavian Penjabat kepala daerah ASN Penjabat kepala daerah
Emir Chairullah • 12 Mei 2022 19:52
Jakarta: Pemerintah mengakui mengabaikan permintaan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penunjukan penjabat kepala daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut MK hanya meminta ada aturan turunan untuk para penjabat kepala daerah akibat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
 
"MK dalam pertimbangannya hanya meminta pemerintah mempertimbangkan dan memberi perhatian untuk membuat PP tentang penunjukan PJ yang sesuai dengan semangat demokrasi transparansi. Itu bahasanya. Bukan mewajibkan," kata Tito usai Rapat Pleno DBON di Istana Wapres, Kamis, 12 Mei 2022.
 
Menurut Tito, karena MK hanya menyebutkan mempertimbangkan, kebijakan yang diambil terkait penunjukkan penjabat ini merupakan diskresi dari pemerintah. Pemerintah beranggapan aturan-aturan mengenai penunjukan penjabat itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Boleh membuat, boleh juga tidak. Nah pemerintah beranggapan, aturan-aturan mengenai penunjukan penjabat itu sudah ada," ungkap dia.
 
Selain itu, para penjabat ini hanya mengisi posisi kepala daerah selama tahun. Setelah itu, pemerintah akan memutuskan apakah diperpanjang atau tidak. 
 
"Tergantung hasil evaluasi dan per tiga bulan sekali mereka harus membuat laporan pertanggungjawaban gubernur kepada presiden melalui Mendagri, bupati/walikota kepada Mendagri melalui gubernur," jelas dia.
 
Tito mengajak DPR dan masyarakat untuk mengawasi kinerja para penjabat kepala daerah ini.
 
Baca: Tito Segera Sodorkan 3 Nama Pengganti Gubernur DKI dan Aceh ke Presiden
 
Sementara itu, Anggota Dewan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyayangkan pernyataan Mendagri yang menyebutkan permintaan MK bukan sesuatu yang wajib. Seharusnya, kata Titi, pertimbangan MK harus dibaca menyeluruh satu kesatuan dengan amar putusan. 
 
"Tidak bisa secara parsial seperti itu," kata Titi ketika dihubungi, Rabu, 11 Mei 2022.
 
Menurut Titi, MK menegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah juga masih dalam ruang lingkup pemaknaan 'secara demokratis' sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Makanya, perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016. 
 
"Dengan adanya adanya aturan pemerintah akan tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel," jelas Titi.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif