Jakarta: Kubu pendukung penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 disebut sedang mengudeta Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga penyelenggara pemilu telah memutuskan jadwal pemungutan suara, yakni 14 Februari 2024.
"Saya mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang berusaha mengampanyekan penundaan pemilu saat ini adalah kelompok atau orang-orang yang berusaha untuk mengudeta KPU," kata Founder lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, dalam webinar LP3ES bertajuk 'Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi', Selasa, 1 Maret 2022.
Hendri mengatakan KPU sudah mengatur jadwal pemungutan suara dan harus dipatuhi. Aturan tentang hari dan tanggal pemungutan suara tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 21 Tahun 2022 yang ditandatangani Ketua KPU Ilham Saputra.
Selain itu, Hendri menilai penundaan pemilu menganggap remeh intelegensi rakyat Indonesia. Sekaligus meremehkan kapasitas calon pemimpin-pemimpin Indonesia selanjutnya.
"Apakah ini memang usaha ini untuk meremehkan kemampuan memimpin Indonesia selanjutnya?" ujar dia.
Dosen Universitas Paramadina ini juga mengatakan survei Kedai Kopi pada Desember 2020 mencatat terdapat 540 nama usulan responden yang dinilai mampu mencalonkan presiden pada 2024. Masih banyak nama yang siap dipilih rakyat.
"Jadi kalau ada yang mengatakan belum ada tokoh Indonesia yang sebagus Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memimpin Indonesia. Pak Jokowi memang bagus, itu satu hal, tapi bagaimana caranya kita tahu bahwa tidak ada orang yang lebih bagus kalau tidak ada pemilu dulu," ujar Hendri.
Baca: Taat Konstitusi, Gerindra Tolak Penundaan Pemilu 2024
Isu penundaan Pemilu 2024 diramaikan tiga ketua umum partai politik (parpol). Mereka adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Sementara itu, Partai NasDem, Partai Gerindra, dan PDIP tegas menolak penundaan pemilu. Sikap penolakan itu sebagai bentuk menghormati dan disiplin konstitusi.
Jakarta: Kubu pendukung penundaan Pemilihan Umum
(Pemilu) 2024 disebut sedang mengudeta
Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga penyelenggara pemilu telah memutuskan jadwal pemungutan suara, yakni 14 Februari 2024.
"Saya mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang berusaha mengampanyekan penundaan pemilu saat ini adalah kelompok atau orang-orang yang berusaha untuk mengudeta KPU," kata Founder lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, dalam webinar LP3ES bertajuk 'Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi', Selasa, 1 Maret 2022.
Hendri mengatakan KPU sudah mengatur jadwal
pemungutan suara dan harus dipatuhi. Aturan tentang hari dan tanggal pemungutan suara tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 21 Tahun 2022 yang ditandatangani Ketua KPU Ilham Saputra.
Selain itu, Hendri menilai penundaan pemilu menganggap remeh intelegensi rakyat Indonesia. Sekaligus meremehkan kapasitas calon pemimpin-pemimpin Indonesia selanjutnya.
"Apakah ini memang usaha ini untuk meremehkan kemampuan memimpin Indonesia selanjutnya?" ujar dia.
Dosen Universitas Paramadina ini juga mengatakan survei Kedai Kopi pada Desember 2020 mencatat terdapat 540 nama usulan responden yang dinilai mampu mencalonkan presiden pada 2024. Masih banyak nama yang siap dipilih rakyat.
"Jadi kalau ada yang mengatakan belum ada tokoh Indonesia yang sebagus Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memimpin Indonesia. Pak Jokowi memang bagus, itu satu hal, tapi bagaimana caranya kita tahu bahwa tidak ada orang yang lebih bagus kalau tidak ada pemilu dulu," ujar Hendri.
Baca:
Taat Konstitusi, Gerindra Tolak Penundaan Pemilu 2024
Isu penundaan Pemilu 2024 diramaikan tiga ketua umum partai politik (parpol). Mereka adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Sementara itu, Partai NasDem, Partai Gerindra, dan PDIP tegas menolak penundaan pemilu. Sikap penolakan itu sebagai bentuk menghormati dan disiplin konstitusi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
