Menteri BUMN Erick Thohir/MI/Ramdani
Menteri BUMN Erick Thohir/MI/Ramdani

Kohati HMI Apresiasi Kebijakan Erick Thohir Cegah Kekerasan Seksual di BUMN

Nasional BUMN Kementerian BUMN Erick Thohir kekerasan terhadap perempuan Himpunan Mahasiswa Islam
Whisnu Mardiansyah • 17 April 2022 17:59
jakarta: Ketua Umum Korps HMI Wati (KOHATI) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Umiroh Fauziah mengapresiasi langkah Menteri BUMN, Erick Thohir dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan BUMN. Kebijakan itu tertuang dalam SE-3/MBU/04/2022 tentang kebijakan berperilaku saling menghargai di tempat kerja atau respectful workplace policy (WRP). 
 
"BUMN yang mengusung nilai utama yakni akhlak, harus menyediakan Iingkungan kerja dimana saling menghormati, bebas dari diskriminasi, perundungan, terutama Pelecehan dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Dan itu sudah dilakukan oleh pak Erick Thohir melalui surat edaran yang telah diterbitkan" ujar Umiroh di Jakarta, Minggu, 17 April 2022. 
 
Kebijakan ini sebagai respon dukungan atas pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). KOHATI PB HMI berkomitmen untuk terus mengawal dan menyuarakan isu-isu keperempuanan terutama masalah kekerasan seksual yang kerap kali dialami oleh perempuan. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami berharap langkah ini juga diikuti oleh semua pihak tidak hanya di lingkungan BUMN. Perlawanan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual harus menjadi komitmen bersama. Tidak boleh ada ruang bagi pelaku tindakan pelecehan ataupun kekerasan lainnya" ucap Umiroh.
 
Baca: Erick Thohir Terbitkan Surat Edaran Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan di BUMN 
 
Saat ini jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan menurut Umiroh masih terbilang sangat tinggi. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA) Kementerian PPPA, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode 1 Januari 2022 hingga 21 Februari 2022 tercatat sebanyak 1.411 kasus di mana beberapa kasus di antaranya terjadi dalam lingkungan kerja. 
 
"Perempuan harus berani speak up terhadap berbagai bentuk kekerasan yang dialami, hal ini juga yang selalu kami dorong. Negara telah menjamin itu dengan diundangkannya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi Undang-Undang" ujar Umiroh.
 
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) oleh DPR. Menindaklanjuti itu, Erick lantas mengeluarkan surat edaran nomor SE-3/MBU/04/2022 tentang kebijakan berperilaku saling menghargai di tempat kerja atau respectful workplace policy (WRP) pada Kamis, 14 April 2022. 
 
"Kementerian BUMN berkomitmen menyediakan Iingkungan kerja yang saling menghormati, bebas dari diskriminasi, pengucilan atau pembatasan, pelecehan, perundungan, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya serta menjunjung tinggi martabat dan harga diri, untuk menjaga produktivitasnya selama bekerja," ujar Erick di Jakarta, Kamis, 14 April 2022.
 
(WHS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif