Jakarta: Usulan parlemen perempuan diakomodasi dalam resolusi sidang parlemen dunia atau Inter-parliamentary Union (IPU) ke-144. Delegasi Indonesia, Irine Yusiana Roba Putri, mengatakan resolusi ini membawa sejumlah isu.
Pertama, posisi perempuan sebagai aktor utama dalam perdamaian. "Karena perempuan dan anak menjadi kelompok rentan dalam setiap konflik," tutur Irine dalam penutupan Sidang IPU ke-144 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, dilansir Media Indonesia, Kamis, 24 Maret 2022.
Baca: Besok, Presiden Jokowi Dijadwalkan Membuka IPU ke-144 di Bali
Biro Perempuan Parlemen, kata Irine, mendesak setidaknya 50 persen perwakilan perempuan dalam gugus tugas perdamaian konflik. Perwakilan perempuan bertugas membuka dialog antarnegara yang sedang berkonflik.
Sementara dalam konteks konflik, utamanya saat pengusian dan imigrasi, kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual kerap terjadi. Biro Perempuan Parlemen sepakat suara para korban atau penyintas kekerasan seksual penting untuk didengar dalam pemulihan hak-hak mereka.
"Kami ingin membuat bagaimana parlemen ramah gender," tegas Irine.
Pada kesempatan itu Irine juga membahas agenda pembangunan berkelanjutan. Perempuan Parlemen menyoroti adanya ketimpangan dalam akses pendidikan akibat pandemi covid-19 di mana perempuan kerap dibebankan tugas ganda.
Jakarta: Usulan parlemen
perempuan diakomodasi dalam resolusi sidang parlemen dunia atau Inter-parliamentary Union (IPU) ke-144. Delegasi Indonesia, Irine Yusiana Roba Putri, mengatakan resolusi ini membawa sejumlah isu.
Pertama, posisi perempuan sebagai aktor utama dalam perdamaian. "Karena perempuan dan anak menjadi kelompok rentan dalam setiap konflik," tutur Irine dalam penutupan Sidang IPU ke-144 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, dilansir
Media Indonesia, Kamis, 24 Maret 2022.
Baca:
Besok, Presiden Jokowi Dijadwalkan Membuka IPU ke-144 di Bali
Biro Perempuan Parlemen, kata Irine, mendesak setidaknya 50 persen perwakilan perempuan dalam gugus tugas perdamaian konflik. Perwakilan perempuan bertugas membuka dialog antarnegara yang sedang berkonflik.
Sementara dalam konteks konflik, utamanya saat pengusian dan imigrasi, kekerasan berbasis gender dan
kekerasan seksual kerap terjadi. Biro Perempuan Parlemen sepakat suara para korban atau penyintas kekerasan seksual penting untuk didengar dalam pemulihan hak-hak mereka.
"Kami ingin membuat bagaimana parlemen ramah gender," tegas Irine.
Pada kesempatan itu Irine juga membahas agenda pembangunan berkelanjutan. Perempuan Parlemen menyoroti adanya ketimpangan dalam akses pendidikan akibat pandemi covid-19 di mana perempuan kerap dibebankan tugas ganda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEV)