KSP: Influencer Sosialisasikan Program Pemerintah hingga ke Pelosok

Jakarta: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian membantah pelibatan Influencer dalam program pemerintah menandakan Presiden Joko Widodo tak percaya diri. Ia menyebut pelibatan Influencer memudahkan masyarakat dalam memahami pesan yang ingin disampaikan pemerintah. "Karena namanya program harus dipahami sampai ke pelosok, sampai ke desa-desa, ke daerah yang tidak terjangkau oleh media," kata Donny kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2020. Donny menuturkan pemerintah sengaja melibatkan influencer lantaran memiliki pengikut yang banyak. Biasanya, bahasa yang mereka sampaikan lebih masuk ke generasi milenial. "Nah influencer itu kan kita tahu menggunakan sosial media (sosmed). Sosmed kan banyak yang menggunakan. Jadi saya kira tidak percaya diri tapi jangkauannya lebih luas, terutama di kalangan milenial," ujar Donny. Baca: KSP: Rp90,45 M Tak Semuanya untuk Influencer Ia menyebut bekerja sama dengan Influencer sah-sah saja. Selama tokoh tersebut tak menyampaikan berita bohong. "Kalau untuk menyampaikan kebeneran, why not?" Ungkap dia. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan anggaran pemerintah pusat yang melibatkan aktivitas influencer. Total anggaran tersebut senilai Rp90,45 miliar dalam kurun waktu 2017-2020. "Untuk influencer jumlah paket pengadaannya ada 40 dengan nilai paket pengadaan Rp90,45 miliar," kata peneliti ICW Peneliti ICW Egi Primayogha dalam diskusi virtual bertajuk Rezim Humas: Berapa Miliar Anggaran Influencer?, Kamis, 20 Agustus 2020.