medcom.id, Jakarta: Faisal Basri dianggap serampangan menyebut Hatta Rajasa ada di balik larangan ekspor bauksit. Faisal dianggap tidak mengerti pelaksanan penghentian penjualan bahan baku aluminium itu ke luar negeri.
"Larangan itu pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi kepada Metrotvnews.com, Selasa (26/5/2015).
Menurut Mulyadi, pemerintah sudah berbaik hati. Pemerintah menyediakan waktu sampai lima tahun kepada perusahaan pertambangan bauksit untuk membuat smelter. Tapi, mereka tak mengindahkan itu.
"Selama lima tahun itu pengusaha tetap ekspor bahan mentah. Kenapa tidak diinvestasikan untuk membangun smelter? Nah, selama itu ke mana uang itu masuk?" terang anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrat itu.
Mulyadi berkata lagi, "Jadi, ini soal pelaksanaan aturan perundang-undangan. Bukan perorangan yang jadi rujukan."
Kasus larangan ekspor bauksit ramai setelah Hatta mengklarifikasi tudingan Faisal di akun twitter-nya, @hattarajasa. Hatta, bekas Menko Perekenomian, menampik dituding sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah itu.
Twitt Hatta Rajasa terkait tudingan Faisal Basri.Twitter/Dok
"Tidak benar saya selaku Menko membuat kebijakan melarang ekspor mineral bauksit," cuit besan Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, itu. "Akan tetapi pelarangan tersebut (harus diproses dan dimurnikan di dalam negeri) adalah perintah UU No 4 Tahun 2009."
Kemarin, saat berbicara dalam acara "Kondisi Terkini, Harapan dan Tantangan di Masa Depan Industri Pertambangan Bauksit dan Smelter Alumina Indonesia" di Jakarta, Faisal menuding, Hatta di balik hancurnya industri bauksit Indonesia.
"Hatta Rajasa biang keladinya. Ini tunjuk nama aja deh biar semua jelas," kata bekas Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, itu.
Faisal menambahkan, pelarangan ekspor bauksit adalah permintaan UC Rusal. Perusahaan aluminium terbesar Rusia, itu memang berencana membenamkan investasi untuk membuat pabrik pengolahan bauksit (smelter alumina) di Kalimatan.
medcom.id, Jakarta: Faisal Basri dianggap serampangan menyebut Hatta Rajasa ada di balik larangan ekspor bauksit. Faisal dianggap tidak mengerti pelaksanan penghentian penjualan bahan baku aluminium itu ke luar negeri.
"Larangan itu pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi kepada
Metrotvnews.com, Selasa (26/5/2015).
Menurut Mulyadi, pemerintah sudah berbaik hati.
Pemerintah menyediakan waktu sampai lima tahun kepada perusahaan pertambangan bauksit untuk membuat smelter. Tapi, mereka tak mengindahkan itu.
"Selama lima tahun itu pengusaha tetap ekspor bahan mentah. Kenapa tidak diinvestasikan untuk membangun smelter? Nah, selama itu ke mana uang itu masuk?" terang anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrat itu.
Mulyadi berkata lagi, "Jadi, ini soal pelaksanaan aturan perundang-undangan. Bukan perorangan yang jadi rujukan."
Kasus larangan ekspor bauksit ramai setelah Hatta mengklarifikasi tudingan Faisal di akun twitter-nya, @hattarajasa. Hatta, bekas Menko Perekenomian, menampik dituding sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah itu.
Twitt Hatta Rajasa terkait tudingan Faisal Basri.Twitter/Dok
"Tidak benar saya selaku Menko membuat kebijakan melarang ekspor mineral bauksit," cuit besan Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, itu. "Akan tetapi pelarangan tersebut (harus diproses dan dimurnikan di dalam negeri) adalah perintah UU No 4 Tahun 2009."
Kemarin, saat berbicara dalam acara "Kondisi Terkini, Harapan dan Tantangan di Masa Depan Industri Pertambangan Bauksit dan Smelter Alumina Indonesia" di Jakarta, Faisal menuding, Hatta di balik hancurnya industri bauksit Indonesia.
"Hatta Rajasa biang keladinya. Ini tunjuk nama
aja deh biar semua jelas," kata bekas Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, itu.
Faisal menambahkan,
pelarangan ekspor bauksit adalah permintaan UC Rusal. Perusahaan aluminium terbesar Rusia, itu memang berencana membenamkan investasi untuk membuat pabrik pengolahan bauksit (smelter alumina) di Kalimatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ICH)
