medcom.id, Jakarta: Lima bulan sudah Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia. Namun ada beberapa agenda pemerintahan yang belum pro rakyat.
Hal tersebut diungkapkan Rohaniawan Romo Benny Susetyo dalam diskusi Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, di Jalan KH Agus Salim, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2015).
"Ada agenda pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat. Orang dibuat bermimpi mencapai realitas tetapi semu," tutur Romo.
Salah satu penyebabnya, menurut Benny, adalah beberapa menteri yang duduk di kabinet kerja Jokowi tak memiliki kapabilitas di bidangnya.
"Para pembantu presiden sebenarnya bukan orang-orang yang tahu persoalan dan betul-betul profesional. Orang yang profesional memiliki pengetahuan dan kemampuan," imbuh Benny.
Hal tersebut tercermin pada kondisi bangsa Indonesia sekarang. Banyak persoalan bangsa yang tak datang secara tiba-tiba. Misalnya, nilai tukar rupiah yang terus merosot, harga pangan merangkak naik, belum ada kesejahteraan bagi nelayan, dan juga isu kekuasaan politik yang tak henti-henti.
Untuk itu, sejumlah tokoh menuntut Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle terhadap kabinet kerjanya. "Karena kita mencintai Jokowi, kita minta beliau merombak kabinet, tunjuk orang-orang yang memiliki kemampuan," jelas Benny.
Sejumlah nama menteri yang dituntut dilengserkan pun disebut dalam diskusi, seperti Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Dalam diskusi hadir juga tokoh dari Koalisi Antihutang Dani Setiawan, Lingkar Masyarakat Madani (Lima Raya) Ray Rangkuti, Indonesian Institute for Development and Democracy (INDED) Arif Susanto, dan Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik.
medcom.id, Jakarta: Lima bulan sudah Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia. Namun ada beberapa agenda pemerintahan yang belum pro rakyat.
Hal tersebut diungkapkan Rohaniawan Romo Benny Susetyo dalam diskusi Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, di Jalan KH Agus Salim, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2015).
"Ada agenda pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat. Orang dibuat bermimpi mencapai realitas tetapi semu," tutur Romo.
Salah satu penyebabnya, menurut Benny, adalah beberapa menteri yang duduk di kabinet kerja Jokowi tak memiliki kapabilitas di bidangnya.
"Para pembantu presiden sebenarnya bukan orang-orang yang tahu persoalan dan betul-betul profesional. Orang yang profesional memiliki pengetahuan dan kemampuan," imbuh Benny.
Hal tersebut tercermin pada kondisi bangsa Indonesia sekarang. Banyak persoalan bangsa yang tak datang secara tiba-tiba. Misalnya, nilai tukar rupiah yang terus merosot, harga pangan merangkak naik, belum ada kesejahteraan bagi nelayan, dan juga isu kekuasaan politik yang tak henti-henti.
Untuk itu, sejumlah tokoh menuntut Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle terhadap kabinet kerjanya. "Karena kita mencintai Jokowi, kita minta beliau merombak kabinet, tunjuk orang-orang yang memiliki kemampuan," jelas Benny.
Sejumlah nama menteri yang dituntut dilengserkan pun disebut dalam diskusi, seperti Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Dalam diskusi hadir juga tokoh dari Koalisi Antihutang Dani Setiawan, Lingkar Masyarakat Madani (Lima Raya) Ray Rangkuti, Indonesian Institute for Development and Democracy (INDED) Arif Susanto, dan Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)