medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI Aryo Djojohadikusumo mengaku usulan kenaikan tunjangan uang muka kendaraan bermotor pejabat negara merupakan usulan dari DPR. Menurut dia, kenaikan tersebut seiring biaya hidup yang semakin tinggi.
"Tiap tahun naik. Ini revisi untuk 2014. Kalau terlalu tinggi tinggal ditolak," kata politikus Gerindra itu, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015).
Putra Wakil Ketua Dewan Pembina Hashim Djojohadikusumo itu menyesalkan Presiden Joko Widodo ikut berkomentar soal besaran tunjangan tersebut. Justru, kata dia, yang mesti direspons presiden adalah kenaikan biaya hidup yang mencekik rakyat.
"Lebih penting dari itu, kenaikan harga biaya hidup saat ini. Harga BBM naik, harga listrik naik, harga elpiji naik. Tarif kereta naik, semuanya naik. Saya rasa beliau harus mengurus terkait hajat hidup orang banyak ini," terang keponakan Prabowo Subianto itu.
Aryo menambahkan, jika perpres soal tunjanga biaya mobil ini dicabut, Presiden Jokowi juga harus mencabut tunjangan bagi semua pejabat, termasuk di daerah. Aryo menilai mobil DPRD provinsi lebih mewah ketimbang di pusat.
"Saya rasa itu hak prerogatif beliau. Kalau mencabut, saran saya beliau mencabut seluruh keputusan mobil dinas seluruh Indonesia saja sekalian. Itu lebih efisien. Jangan hanya DPR, DPRD juga perlu," tegas dia.
medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI Aryo Djojohadikusumo mengaku usulan kenaikan tunjangan uang muka kendaraan bermotor pejabat negara merupakan usulan dari DPR. Menurut dia, kenaikan tersebut seiring biaya hidup yang semakin tinggi.
"Tiap tahun naik. Ini revisi untuk 2014. Kalau terlalu tinggi tinggal ditolak," kata politikus Gerindra itu, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015).
Putra Wakil Ketua Dewan Pembina Hashim Djojohadikusumo itu menyesalkan Presiden Joko Widodo ikut berkomentar soal besaran tunjangan tersebut. Justru, kata dia, yang mesti direspons presiden adalah kenaikan biaya hidup yang mencekik rakyat.
"Lebih penting dari itu, kenaikan harga biaya hidup saat ini. Harga BBM naik, harga listrik naik, harga elpiji naik. Tarif kereta naik, semuanya naik. Saya rasa beliau harus mengurus terkait hajat hidup orang banyak ini," terang keponakan Prabowo Subianto itu.
Aryo menambahkan, jika perpres soal tunjanga biaya mobil ini dicabut, Presiden Jokowi juga harus mencabut tunjangan bagi semua pejabat, termasuk di daerah. Aryo menilai mobil DPRD provinsi lebih mewah ketimbang di pusat.
"Saya rasa itu hak prerogatif beliau. Kalau mencabut, saran saya beliau mencabut seluruh keputusan mobil dinas seluruh Indonesia saja sekalian. Itu lebih efisien. Jangan hanya DPR, DPRD juga perlu," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
