Jakarta: Isu merapatnya Partai Gerindra ke gerbong pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin semakin mencuat setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto siang tadi. Namun, konsekuensinya Gerindra terancam ditinggal pemilihnya jika memaksakan gabung ke kabinet.
"Prabowo tidak sadari, 68 juta pemilih setidaknya berharap Prabowo menjadi presiden, atau sekurang-kurangnya sebanyak itu tidak menyukai Jokowi. Jika hari ini kemudian Prabowo menjual kepercayaan publik dengan kursi kahinet, maka Gerindra terancam ditinggal pemilih," Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion kata Dedi Kurnia di Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2019.
Dari sisi pemerintah sendiri keuntungan jika Gerindra bergabung ke kabinet. Di sisi lain, merapatnya Gerindra ke kabinet sendiri akan memperlemah fungsi check and balance antara eksekutif dan legislatif.
"Ini penanda kurang baik bagi demokrasi kita, pemerintah yang terlalu dominan akan melahirkan tirani," kata Dedi.
Dedi berharap baik itu Prabowo dan Jokowi tetap menjaga etika politik menghasilkan pemerintahan yang berimbang. Pemerintaha yang proporsional kekuatan penguasa tidak dominan.
Padahal, dengan Gerindra tetap berada di luar pemerintah pun kekuatan pemerintah masih mayoritas menguasai parlemen. Ia menduga dalam kondisi politik praktis saat ini Prabowo yang sudah kadung kalah di pilpres ingin
ruang unjuk menonjolkan diri di kabinet.
"Prabowo harus tetap konsisten sebagai oposisi, dalam kondisi apa pun, setidaknya keberadaannya bisa mengimbangi dominasi kubu pemenang," pungkas dia.
Jakarta: Isu merapatnya Partai Gerindra ke gerbong pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin semakin mencuat setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto siang tadi. Namun, konsekuensinya Gerindra terancam ditinggal pemilihnya jika memaksakan gabung ke kabinet.
"Prabowo tidak sadari, 68 juta pemilih setidaknya berharap Prabowo menjadi presiden, atau sekurang-kurangnya sebanyak itu tidak menyukai Jokowi. Jika hari ini kemudian Prabowo menjual kepercayaan publik dengan kursi kahinet, maka Gerindra terancam ditinggal pemilih," Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion kata Dedi Kurnia di Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2019.
Dari sisi pemerintah sendiri keuntungan jika Gerindra bergabung ke kabinet. Di sisi lain, merapatnya Gerindra ke kabinet sendiri akan memperlemah fungsi
check and balance antara eksekutif dan legislatif.
"Ini penanda kurang baik bagi demokrasi kita, pemerintah yang terlalu dominan akan melahirkan tirani," kata Dedi.
Dedi berharap baik itu Prabowo dan Jokowi tetap menjaga etika politik menghasilkan pemerintahan yang berimbang. Pemerintaha yang proporsional kekuatan penguasa tidak dominan.
Padahal, dengan Gerindra tetap berada di luar pemerintah pun kekuatan pemerintah masih mayoritas menguasai parlemen. Ia menduga dalam kondisi politik praktis saat ini Prabowo yang sudah kadung kalah di pilpres ingin
ruang unjuk menonjolkan diri di kabinet.
"Prabowo harus tetap konsisten sebagai oposisi, dalam kondisi apa pun, setidaknya keberadaannya bisa mengimbangi dominasi kubu pemenang," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
