Ilustrasi KPK. Media Indonesia.
Ilustrasi KPK. Media Indonesia.

Pemerintah-DPR Didesak Diskusikan Dewan Pengawas KPK

Nasional revisi uu kpk
M Sholahadhin Azhar • 13 September 2019 15:48
Jakarta: Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil menyebut pemerintah dan DPR masih beda pandangan terkait dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nasir ingin DPR dan pemerintah duduk bersama membahas salah satu poin revisi UU KPK itu.
 
"Di cari jalan tengah sehingga sebaik-baiknya urusan itu tengah. Makanya kita berharap Presiden dan DPR bisa ambil jalan tengah," ujar Nasir saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 13 September 2019.
 
Nasir menambahkan teknis pemilihan anggota dewan pengawas (dewas) dapat diatur lewat peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Ia berharap seleksi anggota dewan pengawas dilakukan secara bijak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Semua lembaga kan ada (dewan pengawas) dewasnya. BI ada dewas. Sudah ada contoh bagus dari pembentukan dewas," paparnya.
 
Nasir menilai DPR periode 2014-2019 memiliki cukup waktu merampungkan daftar invetaris masalah (DIM) yang ada dalam revisi UU KPK. Tapi, kata dia, tak menutup kemungkinan pembahasan revisi UU KPK dilimpahkan ke parlemen periode berikutnya.
 
"Contoh terkait ijin penyadapan apakah perlu dari hakim atau cukup dewas. Mungkin tidak bisa (dibahas) dalam periode ini namun bisa dilakukan pada periode mendatang di mana bisa segera menginisiasi UU yang terkait dengan penyadapan dan bagaimana prakteknya di dunia internasional," tutur dia.
 
Presiden Joko Widodo sepakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan dewan pengawas seperti yang dicantumkan di revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dia juga menilai KPK butuh kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).
 
"Dewan pengawas ini memang perlu karena semua lembaga negara, presiden, MA (Mahkamah Agung), DPR, bekerja dalam prinsip saling mengawasi," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 13 September 2019.
 
Jokowi menegaskan, bila terbentuk, dewan pengawas akan diisi tokoh masyarakat, akademisi, ataupun pegiat antikorupsi. Posisi ini dipastikan tidak diduduki politisi, birokrat, maupun aparat penegak hukum aktif.
 
Dewan pengawas diangkat presiden dari hasil menjaringan panitia seleksi. "Saya ingin memastikan tersedia waktu trasnsisi yang memadai untuk menjamin KPK tetap menjalankan kewenangannya sebelum terbentuknya dewan pengawas," jelas Jokowi.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif