Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut pihaknya akan mengusulkan penghapusan pemilihan gubernur (pilgub) ke Badan Legislatif (Baleg) DPR. Saat ini, PKB tengah mengkaji secara mendalam.
"Sedang proses, tapi sudah hampir kita siap mengusulkan (ke Baleg DPR)," ujar Muhaimin di sela acara Ijtima Ulama PKB DKI Jakarta, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Februari 2023.
Muhaimin berharap DPR ikut mengkaji urgensi penyelenggaraan pilgub. Pasalnya, ia menilai pilgub sangat tidak efektif, karena kewenangan gubernur tidak sebanding dengan lelahnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.
"Yang bersentuhan langsung dengan rakyat adalah wali kota dan bupati. Karena itu kalau gubernur masih ada lebih baik dipilih di level pemerintah pusat dan DPRD," jelasnya.
Sebelumnya, Cak Imin menyampaikan sejumlah usulan terkait pemilihan langsung. Dia menyarankan pemilihan langsung hanya untuk pemilihan presiden (pilpres), bupati (pilbup), dan wali kota (pilwalkot).
"PKB sih mengusulkan pemilihan langsung hanya pilpres, pilbup, dan pilwalkot," kata Muhaimin di sela acara Sarasehan Nasional 1 Abad NU di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin, 30 Januari 2023.
Dia menyampaikan sejumlah pertimbangan mengusulkan pemilihan langsung gubernur dihapus. Salah satunya, politik Indonesia yang membuat kompetisi tak berhenti dan biaya politik yang mahal.
"Ini sistem yang melelahkan, di mana pemilu yang pragmatis bahwa uang yang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilu," ungkap dia.
Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (
PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut pihaknya akan mengusulkan penghapusan
pemilihan gubernur (pilgub) ke Badan Legislatif (Baleg) DPR. Saat ini, PKB tengah mengkaji secara mendalam.
"Sedang proses, tapi sudah hampir kita siap mengusulkan (ke Baleg DPR)," ujar Muhaimin di sela acara Ijtima Ulama PKB DKI Jakarta, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Februari 2023.
Muhaimin berharap
DPR ikut mengkaji urgensi penyelenggaraan pilgub. Pasalnya, ia menilai pilgub sangat tidak efektif, karena kewenangan gubernur tidak sebanding dengan lelahnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.
"Yang bersentuhan langsung dengan rakyat adalah
wali kota dan bupati. Karena itu kalau gubernur masih ada lebih baik dipilih di level pemerintah pusat dan DPRD," jelasnya.
Sebelumnya, Cak Imin menyampaikan sejumlah usulan terkait pemilihan langsung. Dia menyarankan pemilihan langsung hanya untuk pemilihan presiden (pilpres), bupati (pilbup), dan wali kota (pilwalkot).
"PKB sih mengusulkan pemilihan langsung hanya pilpres, pilbup, dan pilwalkot," kata Muhaimin di sela acara Sarasehan Nasional 1 Abad NU di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin, 30 Januari 2023.
Dia menyampaikan sejumlah pertimbangan mengusulkan pemilihan langsung gubernur dihapus. Salah satunya, politik Indonesia yang membuat kompetisi tak berhenti dan biaya politik yang mahal.
"Ini sistem yang melelahkan, di mana pemilu yang pragmatis bahwa uang yang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilu," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
