Realisasi Kampanye di Kampus Harus Diatur Komperhensif

Jakarta: Realisasi kampanye di kampus dinilai harus diatur komperhensif. Sehingga, wacana tersebut tidak menimbulkan polemik dalam penerapannya. "Jangan menimbulkan dinamika, jangan menimbulkan konflik antara orang kampus dengan partai, atau sesama partai. Sehingga, menimbulkan keruwetan," kata anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus saat dihubungi, Kamis, 21 Juli 2022. Minimal, kata dia, aturan tersebut berlaku untuk semua partai. Sehingga, semua peserta pemilu bisa menyosialisasikan visi dan misi mereka di hadapan para civitas akademika. "Bahwa partai apa pun tentu dibenarkan untuk masuk (kampanye di kampus)," kata dia. Realisasi tersebut juga harus bersih dari intervensi. Terutama dari pihak kampus maupun pemerintah. "Jangan sampai nanti pemerintah melakukan intervensi karena rektor itu diangkat oleh menteri, menteri adalah pembantu presiden. Nanti presiden melakukan intervensi," ucap dia.   Akibatnya, hanya partai tertentu yang bisa berkampanye di kampus. Hal itu tentu menimbulkan ketidakadilan bagi peserta pemilu lain. "Artinya, ranah kampanye di kampus diperbolehkan tapi ada kebijakan dari kampus bahwa yang boleh itu partai tertentu ini lah yang enggak boleh," kata dia. Selain itu, dia menyampaikan tak mempermasalahkan jika peserta pemilu kampanye di kampus. Asal, hal itu tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan. "Selagi tidak ada aturan yang melarang tentu dibenarkan," ujar dia. Berdasarkan Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, lembaga pendidikan tidak boleh dijadikan tempat berkampanye. Ketentuan serupa juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye.