Wapres Perintahkan Aturan Hukum Kebencanaan Harus Ditegakan

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mendorong seluruh pihak berkomitem menjaga penanggulangan bencana. Salah satunya, dengan menegakkan aturan hukum kebencanaan.  "Untuk tidak lagi membangun di wilayah zona merah, aturan untuk menindak pelaku pembakaran hutan, dan aturan untuk melayani masyarakat berdasarkan Standar Nasional Indonesia dalam penanggulangan bencana," ujar Wapres saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023, di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Maret 2023.  Ma'ruf menjelaskan ketahanan bencana harus diwujudkan dengan memperhatikan aspek keselamatan masyarakat. Selain itu, ketahanan bencana tidak hanya dilakukan dengan memperkuat mitigasi struktural, tetapi juga mitigasi secara kultural.    Dalam mitigasi bencana, Wapres menilai pemerintah daerah (pemda) memiliki peran penting. Pemda perlu membangun modal sosial masyarakat untuk mendorong kemandirian dalam mengurangi risiko bencana. "Perlu integrasi pengelolaan risiko bencana bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)," beber Wapres. Sebelumnya, saat membuka Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemda untuk memperhatikan konstruksi bangunan, terutama di daerah rawan bencana. Kepala Negara juga meminta agar daerah mulai menyosialisasikan penggunaan konstruksi bangunan antigempa kepada masyarakat.  "Bukan hanya bangunan yang bertingkat, tetapi bangunan yang tidak bertingkat pun harus diwajibkan dan mulai diarahkan terutama di daerah-daerah yang rawan gempa itu agar menggunakan kontruksi yang antigempa,” pinta Jokowi. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id