Presiden Joko Widodo menerima Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Foto: Medcom.id/Dheri Agriesta.
Presiden Joko Widodo menerima Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Foto: Medcom.id/Dheri Agriesta.

Siasat Jokowi Agar Istana Tak Diserbu Perangkat Desa

Nasional pembangunan desa
Dheri Agriesta • 14 Januari 2019 11:22
Jakarta: Presiden Joko Widodo bertemu Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Istana Olahraga Gelora Bung Karno (Istora) Senayan, Jakarta. Jokowi mengaku, sengaja melakukan itu agar Istana Kepresidenan tak diserbu pedemo.
 
Persatuan Perangkat Desa Indonesia pernah berdemonstrasi meminta penyetaraan kesejahteraan di depan Istana Kepresidenan. Perwakilan Istana telah bertemu untuk mendengarkan aspirasi PPDI.
 
Aspirasi peningkatan kesejahteran itu telah ditampung. Presiden Jokowi telah memerintahkan menteri terkait menyusun aturan untuk mewujudkan permintaan PPDI.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sudah dibicarakan Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani), Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo), Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin), sudah rampung. Kok, katanya hari Senin mau demo? Itu yang saya dengar," kata Jokowi di hadapan ribuan perangkat desa di Istora Senayan, Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.
 
Jokowi kaget mendengar PPDI akan berdemonstrasi kembali di depan Istana. Ia memutuskan menemui langsung massa di Istora Senayan.
 
"Katanya mau demo depan Istana. Enggak usah, ini lagi musim hujan. Sudahlah saya terima sendiri. Presiden terima sendiri tapi di Istora saja," kata Jokowi disambut riuh teriakan perangkat desa.
 
Jokowi meminta para perangkat desa tak khawatir dengan pendapatan dan kesejahteran. Pemerintah telah memutuskan memberikan penghasilan tetap kepada para perangkat desa.
 
Baca: Jokowi: Pembangunan Desa tak Boleh Mangkrak
 
"Kita sudah putuskan penghasilan tetap perangkat desa disetarakan dengan golongan 2A," kata Jokowi disambut gemuruh tepuk tangan.
 
Pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Dua PP itu mengatur tentang perangkat desa. Jokowi meminta waktu dua minggu untuk merevisi aturan itu.
 
Selain itu, pemerintah juga memberikan layanan jaminan sosial kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa. Mereka akan didaftarkan sebagai pengguna BPJS Ketenagakerjaan.
 
"Jadi setelah kita ketemu di sini, saudara sekalian tidak usah demo depan Istana, mari kita semua kembali ke daerah masing-masing dan berdoa semoga selamat sampai tujuan," pungkas Jokowi.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif