medcom.id, Jakarta: Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah melaporkan berbagai isu terkini kepada Presiden Joko Widodo. Dia menyampaikannya saat Presiden kembali dari kunjungan kerja di Bali.
"Mengenai ramai-ramai itu sudah dilaporkan pak Gatot Nurmantyo kemarin malam waktu di Halim (Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur)," kata juru bicara kepresidenan Johan Budi di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Rabu 27 September 2017.
Menurut dia, Presiden sudah mendapatkan laporan secara lengkap dari Gatot. Masalah soal isu pembelian 5.000 pucuk senjata api yang tengah menghangat pun sudah jelas.
"Sudah clear dengan penjelasan pak Wiranto (Menkopolhukam) Presiden sudah mendapat penjelasan dan laporan. Tidak ada yangg perlu diperdebatkan lagi," jelas dia.
Sekitar pukul 15.15 WIB, Panglima juga sudah menghadap Presiden di Istana. Namun, Panglima dan Presiden membahas soal persiapan peringatan hari ulang tahun (HUT) TNI pada Oktober mendatang.
"Termasuk (Panglima) meminta Presiden menonton pertunjukan wayang menyambut HUT TNI," jelas dia.
Polemik dugaan pembelian senjata ilegal muncul ketika rekaman pernyataan Gatot dalam silaturahmi purnawirawan dan perwira aktif TNI tersebar. Gatot menyebut ada institusi tertentu membeli 5.000 pucuk senjata. Parahnya, pembelian mencatut nama Presiden. Gatot mengklaim memiliki data akurat.
Menkopolhukam Wiranto menyatakan senjata tersebut pesanan Badan Intelijen Negara (BIN). Ia menegaskan, pembelian hanya 500 pucuk senjata laras pendek. Senjata itu pun tak berstandar TNI seperti yang diperbincangkan.
Pernyataan Wiranto diperkuat PT Pindad (Persero). BUMN ini membenarkan adanya pembelian senjata. Namun, jumlahnya bukan 5.000, melainkan 500 pucuk senjata laras pendek. Ada rencana pembelian 5.000 pucuk senjata dari Polri. Tapi itu baru rencana. Belum ada kontrak pembelian.
medcom.id, Jakarta: Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah melaporkan berbagai isu terkini kepada Presiden Joko Widodo. Dia menyampaikannya saat Presiden kembali dari kunjungan kerja di Bali.
"Mengenai ramai-ramai itu sudah dilaporkan pak Gatot Nurmantyo kemarin malam waktu di Halim (Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur)," kata juru bicara kepresidenan Johan Budi di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Rabu 27 September 2017.
Menurut dia, Presiden sudah mendapatkan laporan secara lengkap dari Gatot. Masalah soal isu pembelian 5.000 pucuk senjata api yang tengah menghangat pun sudah jelas.
"Sudah
clear dengan penjelasan pak Wiranto (Menkopolhukam) Presiden sudah mendapat penjelasan dan laporan. Tidak ada yangg perlu diperdebatkan lagi," jelas dia.
Sekitar pukul 15.15 WIB, Panglima juga sudah menghadap Presiden di Istana. Namun, Panglima dan Presiden membahas soal persiapan peringatan hari ulang tahun (HUT) TNI pada Oktober mendatang.
"Termasuk (Panglima) meminta Presiden menonton pertunjukan wayang menyambut HUT TNI," jelas dia.
Polemik dugaan pembelian senjata ilegal muncul ketika rekaman pernyataan Gatot dalam silaturahmi purnawirawan dan perwira aktif TNI tersebar. Gatot menyebut ada institusi tertentu membeli 5.000 pucuk senjata. Parahnya, pembelian mencatut nama Presiden. Gatot mengklaim memiliki data akurat.
Menkopolhukam Wiranto menyatakan senjata tersebut pesanan Badan Intelijen Negara (BIN). Ia menegaskan, pembelian hanya 500 pucuk senjata laras pendek. Senjata itu pun tak berstandar TNI seperti yang diperbincangkan.
Pernyataan Wiranto diperkuat PT Pindad (Persero). BUMN ini membenarkan adanya pembelian senjata. Namun, jumlahnya bukan 5.000, melainkan 500 pucuk senjata laras pendek. Ada rencana pembelian 5.000 pucuk senjata dari Polri. Tapi itu baru rencana. Belum ada kontrak pembelian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
