medcom.id, Jakarta: Pengamat Politik Burhanudin Muhtadi menyebut wajar jika banyak pihak menilai pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal pembelian senjata oleh instansi non resmi hanyalah manuver politik. Gatot belakangan disebut tengah mencari panggung dan dukungan untuk ikut dalam kontestasi pemilu 2019.
"Memang belum ada pernyataan akan maju, tapi manuver-manuvernya menurut saya over dosis. Tidak heran bahwa orang menduga beliau punya agenda politik," ujar Pengamat Politik Burhanudin Muhtadi, dalam Metro Pagi Primetime, Selasa 26 September 2017.
Burhan mengatakan setiap orang termasuk yang memiliki latar belakang militer memiliki hak yang sama untuk berpolitik. Tetapi alangkah lebih baik jika hal itu dilakukan saat sudah tidak aktif menjabat sebagai anggota militer.
Dia mencontohkan saat Susilo Bambang Yudhoyono maju sebagai calon presiden. Gatot dan SBY memang sama-sama berlatar belakang militer, bedanya saat SBY mencalonkan diri Dia sudah berstatus warga sipil karena telah pensiun sebagai jenderal.
Bahkan pada saat pemerintahan Megawati maupun Abdurrahman Wahid, SBY terlebih dulu mundur dari jabatannya sebelum memutuskan maju sebagai calon presiden keenam.
"Jadi memang secara etika dan politis, tidak ada masalah. Karena bagaimanapun dia orang sipil pada saat beliau menyatakan maju sebagai capres," kata Burhan.
Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. TB sepakat bahwa sesuai dengan undang-undang tidak boleh seorang militer yang masih aktif masuk ke ranah politik praktis, kendati hanya persiapan mengingat Gatot berencana pensiun pada 2018.
"Namanya persiapan selama masih aktif tetap tidak boleh itu jelas dalam undang-undang," jelas TB.
medcom.id, Jakarta: Pengamat Politik Burhanudin Muhtadi menyebut wajar jika banyak pihak menilai pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal pembelian senjata oleh instansi non resmi hanyalah manuver politik. Gatot belakangan disebut tengah mencari panggung dan dukungan untuk ikut dalam kontestasi pemilu 2019.
"Memang belum ada pernyataan akan maju, tapi manuver-manuvernya menurut saya over dosis. Tidak heran bahwa orang menduga beliau punya agenda politik," ujar Pengamat Politik Burhanudin Muhtadi, dalam
Metro Pagi Primetime, Selasa 26 September 2017.
Burhan mengatakan setiap orang termasuk yang memiliki latar belakang militer memiliki hak yang sama untuk berpolitik. Tetapi alangkah lebih baik jika hal itu dilakukan saat sudah tidak aktif menjabat sebagai anggota militer.
Dia mencontohkan saat Susilo Bambang Yudhoyono maju sebagai calon presiden. Gatot dan SBY memang sama-sama berlatar belakang militer, bedanya saat SBY mencalonkan diri Dia sudah berstatus warga sipil karena telah pensiun sebagai jenderal.
Bahkan pada saat pemerintahan Megawati maupun Abdurrahman Wahid, SBY terlebih dulu mundur dari jabatannya sebelum memutuskan maju sebagai calon presiden keenam.
"Jadi memang secara etika dan politis, tidak ada masalah. Karena bagaimanapun dia orang sipil pada saat beliau menyatakan maju sebagai capres," kata Burhan.
Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. TB sepakat bahwa sesuai dengan undang-undang tidak boleh seorang militer yang masih aktif masuk ke ranah politik praktis, kendati hanya persiapan mengingat Gatot berencana pensiun pada 2018.
"Namanya persiapan selama masih aktif tetap tidak boleh itu jelas dalam undang-undang," jelas TB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
