medcom.id, Jakarta: Pemerintahan Jokowi-JK dinilai mendapatkan dukungan yang cukup kuat dari publik. Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai Jokowi-JK tak perlu dimakzulkan oleh rakyat.
"Jokowi-JK saya kira tidak perlu takut dimakzulkan, soal kebijakan publik yang paling dekat memang bbm, jadi artinya kalau hari ini dengan isu kenaikan BBM approval rating hanya turun dua persen, jadi tidak perlu takut dimakzulkan rakyat," kata Hamdi dalam acara diksusi dan rilis survei Approval Rating Pemerintahan Jokowi-JK di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (21/12/2014).
Jokowi yang menduduki posisi sebagai orang nomor satu di republik saat ini memang tak lepas dari psikologi masyarakat. Dalam persepsi publik, lanjut Hamdi, Jokowi bukanlah sosok yang berasal dari partai politik.
Sementara itu, ada semacam kekecewaan yang sangat besar dari masyarakat terhadap hal-hal yang berbau partai politik. Hal ini menguntungkan Jokowi untuk memenangkan pilpres lalu. "Jokowi diuntungkan, semua yang dikaitkan dengan partai justru tumbang, lucu juga memang dianggap bukan orang partai," kata Hamdi.
Sebelumnya, CEO Cyrus Network Hasan Nasbi menyebut angka elektabilitas Jokowi-JK setelah dua bulan masa pemerintahan tidak berubah drastis. Berdasarkan hasil survei, ada 54 persen responden yang mengaku sebagai pemilih Jokowi-JK pada pilpres lalu.
Namun, jika pemilihan dilakukan lagi hari ini dengan calon yang sama, Jokowi-JK tidak akan mendapatkan angka yang sama. Persentase pemilih Jokowi-JK turun sekitar dua persen. "Ini tentu jadi modal kuat pemerintahan Jokowi-JK untuk tetap percaya diri. Namun, pemerintahan perlu bersikap hati-hati, pasalnya persentase masyarakat yang tidak memilih Jokowi-JK cukup besar dan cenderung bersikap lebih kritis dalam mengamati setiap kebijakan pemerintah," tambah Hasan
medcom.id, Jakarta: Pemerintahan Jokowi-JK dinilai mendapatkan dukungan yang cukup kuat dari publik. Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai Jokowi-JK tak perlu dimakzulkan oleh rakyat.
"Jokowi-JK saya kira tidak perlu takut dimakzulkan, soal kebijakan publik yang paling dekat memang bbm, jadi artinya kalau hari ini dengan isu kenaikan BBM
approval rating hanya turun dua persen, jadi tidak perlu takut dimakzulkan rakyat," kata Hamdi dalam acara diksusi dan rilis survei Approval Rating Pemerintahan Jokowi-JK di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (21/12/2014).
Jokowi yang menduduki posisi sebagai orang nomor satu di republik saat ini memang tak lepas dari psikologi masyarakat. Dalam persepsi publik, lanjut Hamdi, Jokowi bukanlah sosok yang berasal dari partai politik.
Sementara itu, ada semacam kekecewaan yang sangat besar dari masyarakat terhadap hal-hal yang berbau partai politik. Hal ini menguntungkan Jokowi untuk memenangkan pilpres lalu.
"Jokowi diuntungkan, semua yang dikaitkan dengan partai justru tumbang, lucu juga memang dianggap bukan orang partai," kata Hamdi.
Sebelumnya, CEO Cyrus Network Hasan Nasbi menyebut angka elektabilitas Jokowi-JK setelah dua bulan masa pemerintahan tidak berubah drastis. Berdasarkan hasil survei, ada 54 persen responden yang mengaku sebagai pemilih Jokowi-JK pada pilpres lalu.
Namun, jika pemilihan dilakukan lagi hari ini dengan calon yang sama, Jokowi-JK tidak akan mendapatkan angka yang sama. Persentase pemilih Jokowi-JK turun sekitar dua persen. "Ini tentu jadi modal kuat pemerintahan Jokowi-JK untuk tetap percaya diri. Namun, pemerintahan perlu bersikap hati-hati, pasalnya persentase masyarakat yang tidak memilih Jokowi-JK cukup besar dan cenderung bersikap lebih kritis dalam mengamati setiap kebijakan pemerintah," tambah Hasan
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
