medcom.id, Jakarta: Anggota fraksi dari Koalisi Merah Putih (KMP) menilai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terlalu banyak menuntut. Petinggi KMP diharapkan tidak terlalu mengakomodasi KIH yang dinilai justru menghambat kinerja dewan.
"Presidium KMP jangan lagi tolerir tuntutan aneh KIH. Buyarnya kesepakatan damai antara KMP dan KIH di DPR akibat kubu KIH tidak solid dan tidak jelas maunya," ujar Ketua Komisi I dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq di Jakarta, Jumat (14/11/2014).
Mahfudz menilai, KIH selalu menuntut lebih dari apa yang telah disepakati. Awalnya KIH menuntut tambahan kursi pimpinan alat kelengkapan dewan. Kemudian KIH menuntut revisi pasal-pasal di UU MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 yang sebelumnya tidak dipersoalkan.
Akibat mulai bertambahnya tuntutan KIH, muncul pembicaraan di antara anggota fraksi-fraksi di tubuh KMP. Presidium KMP yang saat ini dipimpin Aburizal Bakrie diminta untuk tidak lagi memberi peluang kepada KIH untuk menuntut lebih.
Alotnya pembicaraan antara KIH dan KMP dinilai semakin membelenggu kerja dewan. Jika tidak segera berdamai, tegas Mahfudz, justru pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan terganggu.
"Jika DPR tidak bisa bekerja efektif, yang paling dirugikan adalah Presiden Jokowi dan kabinetnya. Mereka tidak akan bisa bekerja maksimal karena ada sejumlah kementerian dengan nomenklatur baru harus dibahas dan disetujui dulu rencana kerja dan anggarannya," tegas Mahfudz.
medcom.id, Jakarta: Anggota fraksi dari Koalisi Merah Putih (KMP) menilai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terlalu banyak menuntut. Petinggi KMP diharapkan tidak terlalu mengakomodasi KIH yang dinilai justru menghambat kinerja dewan.
"Presidium KMP jangan lagi tolerir tuntutan aneh KIH. Buyarnya kesepakatan damai antara KMP dan KIH di DPR akibat kubu KIH tidak solid dan tidak jelas maunya," ujar Ketua Komisi I dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq di Jakarta, Jumat (14/11/2014).
Mahfudz menilai, KIH selalu menuntut lebih dari apa yang telah disepakati. Awalnya KIH menuntut tambahan kursi pimpinan alat kelengkapan dewan. Kemudian KIH menuntut revisi pasal-pasal di UU MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 yang sebelumnya tidak dipersoalkan.
Akibat mulai bertambahnya tuntutan KIH, muncul pembicaraan di antara anggota fraksi-fraksi di tubuh KMP. Presidium KMP yang saat ini dipimpin Aburizal Bakrie diminta untuk tidak lagi memberi peluang kepada KIH untuk menuntut lebih.
Alotnya pembicaraan antara KIH dan KMP dinilai semakin membelenggu kerja dewan. Jika tidak segera berdamai, tegas Mahfudz, justru pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan terganggu.
"Jika DPR tidak bisa bekerja efektif, yang paling dirugikan adalah Presiden Jokowi dan kabinetnya. Mereka tidak akan bisa bekerja maksimal karena ada sejumlah kementerian dengan nomenklatur baru harus dibahas dan disetujui dulu rencana kerja dan anggarannya," tegas Mahfudz.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
