medcom.id Jakarta: Presiden SBY segera tanda tangani pengesahan UU Pilkada lalu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Partai Demokrat akan memperjuangkannya di parlemen dan berharap dukungan penuh dari rakyat.
"Perppu ini pun bukan atas desakan siapa pun. Ini inisiatif Pak SBY yang kecewa dengan pilkada DPRD," kata Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf kepada wartawan di The Sultan Hotel, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2014).
Dia menegaskan, Presiden SBY menginginkan pilkada langsung dengan sepuluh perbaikan seperti yang diajukan oleh fraksi Demokrat dalam paripurna. Meski perppu belum tentu akan disetujui DPR untuk menjadi revisi terhadap UU Pilkada, Fraksi Demokrat berjuang keras.
Posisi PD saat ini, kata Nurhayati, tidak di kiri maupun di kanan, tetapi bersama rakyat. Oleh karena itu, ia tidak khawatir meski nanti Pak SBY menyelesaikan tugas sebagai presiden RI.
"Demokrat membutuhkan dukungan rakyat," tegas Nurhayati.
medcom.id Jakarta: Presiden SBY segera tanda tangani pengesahan UU Pilkada lalu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Partai Demokrat akan memperjuangkannya di parlemen dan berharap dukungan penuh dari rakyat.
"Perppu ini pun bukan atas desakan siapa pun. Ini inisiatif Pak SBY yang kecewa dengan pilkada DPRD," kata Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf kepada wartawan di The Sultan Hotel, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2014).
Dia menegaskan, Presiden SBY menginginkan pilkada langsung dengan sepuluh perbaikan seperti yang diajukan oleh fraksi Demokrat dalam paripurna. Meski perppu belum tentu akan disetujui DPR untuk menjadi revisi terhadap UU Pilkada, Fraksi Demokrat berjuang keras.
Posisi PD saat ini, kata Nurhayati, tidak di kiri maupun di kanan, tetapi bersama rakyat. Oleh karena itu, ia tidak khawatir meski nanti Pak SBY menyelesaikan tugas sebagai presiden RI.
"Demokrat membutuhkan dukungan rakyat," tegas Nurhayati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
