medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, capaian demokrasi di Indonesia yang terjadi selama satu dekade jangan sampai mundur hanya karena pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau melalui DPRD. Ia menegaskan pilihannya tidak akan berubah terkait pilihan langsung bupati, wali kota hingga gubernur.
"Saya pribadi tidak ingin ada kemunduran. Di era Kepresidenan saya sebetulnya selain Presiden dan Wapres dipilih langsung juga bupati, wali kota dan gubernur, itu pilihan saya, saya tidak pernah berubah," katanya dalam keterangan pers di Washington DC, Kamis (25/9/2014) malam waktu setempat.
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menambahkan, proses politik yang terjadi di DPR terkait pengesahan UU Pilkada berdasarkan voting, adalah sebuah kemunduran.
"Karena itu proses politk di DPR RI seperti saya katakan kemunduran dan saya berjuang secara politk agar demokrasi yang berkembang kita jaga pemilihan langsung dan terus terang harus ada perbaikan yang serius di Undang-Undang dan pelaksanaan. Sayang apa yang disampaikan Demokrat ditolak oleh semua fraksi, baik itu kubu merah putih maupun PDIP dan koalisinya," tandasnya.
SBY kembali menegaskan pihaknya akan tetap konsisten memilih pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Partai Demokrat juga siapkan diri untuk ajukan gugatan hukum.
"Atas semua itu Partai Demokrat ke depan ini, yang pertama, kami tetap konsisten pada sikap dan pilihan bahwa pilkada yang paling baik adalah pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Sedang kami persiapkan untuk melakukan gugatan hukum, apakah ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, mana yang paling tepat dan relevan," katanya.
medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, capaian demokrasi di Indonesia yang terjadi selama satu dekade jangan sampai mundur hanya karena pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau melalui DPRD. Ia menegaskan pilihannya tidak akan berubah terkait pilihan langsung bupati, wali kota hingga gubernur.
"Saya pribadi tidak ingin ada kemunduran. Di era Kepresidenan saya sebetulnya selain Presiden dan Wapres dipilih langsung juga bupati, wali kota dan gubernur, itu pilihan saya, saya tidak pernah berubah," katanya dalam keterangan pers di Washington DC, Kamis (25/9/2014) malam waktu setempat.
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menambahkan, proses politik yang terjadi di DPR terkait pengesahan UU Pilkada berdasarkan voting, adalah sebuah kemunduran.
"Karena itu proses politk di DPR RI seperti saya katakan kemunduran dan saya berjuang secara politk agar demokrasi yang berkembang kita jaga pemilihan langsung dan terus terang harus ada perbaikan yang serius di Undang-Undang dan pelaksanaan. Sayang apa yang disampaikan Demokrat ditolak oleh semua fraksi, baik itu kubu merah putih maupun PDIP dan koalisinya," tandasnya.
SBY kembali menegaskan pihaknya akan tetap konsisten memilih pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Partai Demokrat juga siapkan diri untuk ajukan gugatan hukum.
"Atas semua itu Partai Demokrat ke depan ini, yang pertama, kami tetap konsisten pada sikap dan pilihan bahwa pilkada yang paling baik adalah pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Sedang kami persiapkan untuk melakukan gugatan hukum, apakah ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, mana yang paling tepat dan relevan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LOV)
