medcom.id, Jakarta: Walk out-nya Partai Demokrat dari sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada mengagetkan berbagai pihak, terutama partai yang mendukung Pilkada langsung.
Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, mundurnya partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini saat sidang paripurna karena 10 syarat yang diusulkan tidak diakomodasi oleh Panja RUU Pilkada.
"Tadi malam bukan suatu manuver, namun sikap. 10 catatan yang telah kami sampaikan dalam forum-forum dan paripurna, saya fikir itu harus mutlak, absolut, dan konstitutif untuk dipenuhi. karena tanpa pilkada langsung yang lebih baik," ujar Didi saat telewicara dalam acara bincang pagi Metrotv, Jumat (26/9/2014).
Didi menjelaskan, tanpa ada perubahan yang diusulkan dari 10 syarat tersebut, Demokrat menilai tak ada makna untuk proses demokrasi untuk kedepannya.
"Tanpa ada perubahan yang baik yang progresif tidak akan memberi makna yang baik bagi proses demokrasi untuk kedepan. oleh karenanya jika pilkada langsung ini dengan 10 catatan ini, saya fikir tidak akan banyak berubah kedepan," jelasnya.
Didi menambahkan, menurutnya ini sebuah uji publik yang sangat penting. Partai Demokrat sudah mempertimbangkan sebaik-baiknya dengan terciptanya 10 opsi ini. Menurutnya jika dilakukan langkah sungguh-sungguh dalam sidang paripurna, tidak akan menjadi masalah.
"Jadi 10 itu sudah dipertimbangkan sebaik-baiknya karena kalau kurang dari itu tidak optimal nanti kedepan. kan kami melihat didalam lobi-lobi yang terjadi harusnya tidak setengah-setengah, didukung sepenuh hati," tandasnya.
Diketahui sebelumnya, Tindakan walk out yang diambil oleh Fraksi Demokrat dalam sidang paripurna pengambilan keputusan pengesahan RUU Pilkada disayangkan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Demokrat dinilai tidak konsisten dengan pilihan politik yang telah dipilih sebelumnya.
"Malam ini kita bisa menyaksikan mana saja partai yang tidak konsisten dengan pilihan politiknya, mana yang kemudian hanya seremonial," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani selepas sidang paripurna di komplek parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014) dini hari.
Dia mengatakan Demokrat sebagai partai yang seolah mendukung kedaulatan rakyat, namun akhirnya memperlihatkan sikap asli mereka dalam sidang paripurna yang berjalan sangat alot itu. PDI Perjuangan, kata ia, akan memperjuangkan kedaulatan rakyat dalam memberikan hak suaranya dalam pilkada.
medcom.id, Jakarta: Walk out-nya Partai Demokrat dari sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada mengagetkan berbagai pihak, terutama partai yang mendukung Pilkada langsung.
Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, mundurnya partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini saat sidang paripurna karena 10 syarat yang diusulkan tidak diakomodasi oleh Panja RUU Pilkada.
"Tadi malam bukan suatu manuver, namun sikap. 10 catatan yang telah kami sampaikan dalam forum-forum dan paripurna, saya fikir itu harus mutlak, absolut, dan konstitutif untuk dipenuhi. karena tanpa pilkada langsung yang lebih baik," ujar Didi saat telewicara dalam acara bincang pagi Metrotv, Jumat (26/9/2014).
Didi menjelaskan, tanpa ada perubahan yang diusulkan dari 10 syarat tersebut, Demokrat menilai tak ada makna untuk proses demokrasi untuk kedepannya.
"Tanpa ada perubahan yang baik yang progresif tidak akan memberi makna yang baik bagi proses demokrasi untuk kedepan. oleh karenanya jika pilkada langsung ini dengan 10 catatan ini, saya fikir tidak akan banyak berubah kedepan," jelasnya.
Didi menambahkan, menurutnya ini sebuah uji publik yang sangat penting. Partai Demokrat sudah mempertimbangkan sebaik-baiknya dengan terciptanya 10 opsi ini. Menurutnya jika dilakukan langkah sungguh-sungguh dalam sidang paripurna, tidak akan menjadi masalah.
"Jadi 10 itu sudah dipertimbangkan sebaik-baiknya karena kalau kurang dari itu tidak optimal nanti kedepan. kan kami melihat didalam lobi-lobi yang terjadi harusnya tidak setengah-setengah, didukung sepenuh hati," tandasnya.
Diketahui sebelumnya, Tindakan
walk out yang diambil oleh Fraksi Demokrat dalam sidang paripurna pengambilan keputusan pengesahan RUU Pilkada disayangkan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Demokrat dinilai tidak konsisten dengan pilihan politik yang telah dipilih sebelumnya.
"Malam ini kita bisa menyaksikan mana saja partai yang tidak konsisten dengan pilihan politiknya, mana yang kemudian hanya seremonial," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani selepas sidang paripurna di komplek parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014) dini hari.
Dia mengatakan Demokrat sebagai partai yang seolah mendukung kedaulatan rakyat, namun akhirnya memperlihatkan sikap asli mereka dalam sidang paripurna yang berjalan sangat alot itu. PDI Perjuangan, kata ia, akan memperjuangkan kedaulatan rakyat dalam memberikan hak suaranya dalam pilkada.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
