medcom.id, Jakarta: Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa akan tetap menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Januari mendatang. Rencananya Munas akan diadakan di Jakarta dan akan diketuai oleh Yorry Raweyai.
"Munas tetap dilaksanakan Januari 2015, tempat lagi dicari oleh penyelenggara," kata Agun saat dihubungi Metrotvnews.com, di Jakarta, Rabu (3/12/2014).
Menurut dia, pelaksanaan Munas IX Golkar yang akan dilaksanakan Januari 2015 merupakan Munas yang sah. Pasalnya, Munas tersebut merupakan hasil keputusan tertinggi yakni dari rapat pleno bukan keputusan dari Rapimnas yang diselenggarakan di Yogyakarta beberapa waktu lalu.
"Dasarnya (Munas 2015) karena itu berdasarkan hasil rapat pleno, sebagai keputusan tertinggi yang sah, tidak benar penyelenggaraan Rapimnas sebagai keputusan tertinggi," tegas dia.
Sementara itu, terkait Munas IX Golkar yang saat ini digelar di Bali. Agun menegaskan bahwa Munas tersebut ilegal lantaran tidak berdasarkan AD/ART partai. Agun menambahkan pihaknya pun telah melaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM bahwa Munas Januari 2015 merupakan hasil yang sah.
"Munas (Bali) ilegal, karena rapimnas yang mengambil keputusannya saja tidak sesuai AD/ART. Kita juga sudah bersurat ke Kemenkum HAM akan menyelenggarakan Munas 2015," tukasnya.
medcom.id, Jakarta: Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa akan tetap menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Januari mendatang. Rencananya Munas akan diadakan di Jakarta dan akan diketuai oleh Yorry Raweyai.
"Munas tetap dilaksanakan Januari 2015, tempat lagi dicari oleh penyelenggara," kata Agun saat dihubungi
Metrotvnews.com, di Jakarta, Rabu (3/12/2014).
Menurut dia, pelaksanaan Munas IX Golkar yang akan dilaksanakan Januari 2015 merupakan Munas yang sah. Pasalnya, Munas tersebut merupakan hasil keputusan tertinggi yakni dari rapat pleno bukan keputusan dari Rapimnas yang diselenggarakan di Yogyakarta beberapa waktu lalu.
"Dasarnya (Munas 2015) karena itu berdasarkan hasil rapat pleno, sebagai keputusan tertinggi yang sah, tidak benar penyelenggaraan Rapimnas sebagai keputusan tertinggi," tegas dia.
Sementara itu, terkait Munas IX Golkar yang saat ini digelar di Bali. Agun menegaskan bahwa Munas tersebut ilegal lantaran tidak berdasarkan AD/ART partai. Agun menambahkan pihaknya pun telah melaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM bahwa Munas Januari 2015 merupakan hasil yang sah.
"Munas (Bali) ilegal, karena rapimnas yang mengambil keputusannya saja tidak sesuai AD/ART. Kita juga sudah bersurat ke Kemenkum HAM akan menyelenggarakan Munas 2015," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
