medcom.id, Jakarta: Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo akan mendapat dukungan, terkait rencananya untuk menjegal Presiden terpilih Jokowi. Dukungan tersebut akan mengalir, jika pemerintahan Jokowi-JK tak menyelesaikan delapan masalah yang belum tuntas di negeri Ini.
"Pertama kita bersama Hashim kalau Jokowi tidak menuntaskan kasus penculikan aktifis 98. Kedua, kita bersama Hashim, kalau kasus Munir tidak tuntas. Ketiga kita bersama dengan Hashim, kalau kasus lapindo tidak tuntas. Keempat kalau tidak tuntas menyelesaikan kasus century. Kelima kalau mereka yang melanggar pajak dan harus masuk kepengadilan," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, saat diskusi bertema "Politik Bohong dan Jegal-jegalan: Mampukah Jokowi Bertahan?", di Teh Tong Tji, Gedung Menteng Huis, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (12/10/2014).
Keenam, lanjutnya, kita bersama dengan Hashim kalau Jokowi tidak memberantas mafia di sektor migas dan sumber daya alam. Kita bersama dengan Hashim kalau Jokowi menambah hutang dengan luar negeri. "Kita bersama Hashim dan minta pertanggung jawabkan Jokowi kalau demen politik impor seperti yang dilakukan SBY," tuturnya.
Ray menambahkan, delapan kasus tersebut memang sudah harus diselesaikan. Pasalnya pada pemerintahan sebelumnya tidak ada membahas mengenai kasus-kasus tersebut. "Kita akan bersama dengan pak Hashim kalau delapan isu ini tidak diselesaikan Jokowi," tandasnya.
Sebelumnya adik Kandung Prabowo Subianto sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, telah merencanakan aksi balas dendam kepada Presiden terpilih Joko Widodo. Hashim mengaku tak terima atas kemenangan Jokowi dalam Pilpres 9 Juli lalu.
Hashim mengatakan Partai Gerindra dan lima partai politik yang bersatu dalam Koalisi Merah Putih (KMP), akan mengajukan kekuatan veto atas 100 posisi yang berada dalam kewenangan presiden. Diantaranya Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, para anggota Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. “Kami berpengaruh dalam menentukan siapa yang akan duduk dalam (posisi-posisi itu),” ujarnya seperti dilansir Wall Street Journal, Selasa, 7 Oktober lalu.
medcom.id, Jakarta: Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo akan mendapat dukungan, terkait rencananya untuk menjegal Presiden terpilih Jokowi. Dukungan tersebut akan mengalir, jika pemerintahan Jokowi-JK tak menyelesaikan delapan masalah yang belum tuntas di negeri Ini.
"Pertama kita bersama Hashim kalau Jokowi tidak menuntaskan kasus penculikan aktifis 98. Kedua, kita bersama Hashim, kalau kasus Munir tidak tuntas. Ketiga kita bersama dengan Hashim, kalau kasus lapindo tidak tuntas. Keempat kalau tidak tuntas menyelesaikan kasus century. Kelima kalau mereka yang melanggar pajak dan harus masuk kepengadilan," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, saat diskusi bertema "Politik Bohong dan Jegal-jegalan: Mampukah Jokowi Bertahan?", di Teh Tong Tji, Gedung Menteng Huis, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (12/10/2014).
Keenam, lanjutnya, kita bersama dengan Hashim kalau Jokowi tidak memberantas mafia di sektor migas dan sumber daya alam. Kita bersama dengan Hashim kalau Jokowi menambah hutang dengan luar negeri. "Kita bersama Hashim dan minta pertanggung jawabkan Jokowi kalau
demen politik impor seperti yang dilakukan SBY," tuturnya.
Ray menambahkan, delapan kasus tersebut memang sudah harus diselesaikan. Pasalnya pada pemerintahan sebelumnya tidak ada membahas mengenai kasus-kasus tersebut. "Kita akan bersama dengan pak Hashim kalau delapan isu ini tidak diselesaikan Jokowi," tandasnya.
Sebelumnya adik Kandung Prabowo Subianto sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, telah merencanakan aksi balas dendam kepada Presiden terpilih Joko Widodo. Hashim mengaku tak terima atas kemenangan Jokowi dalam Pilpres 9 Juli lalu.
Hashim mengatakan Partai Gerindra dan lima partai politik yang bersatu dalam Koalisi Merah Putih (KMP), akan mengajukan kekuatan veto atas 100 posisi yang berada dalam kewenangan presiden. Diantaranya Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, para anggota Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. “Kami berpengaruh dalam menentukan siapa yang akan duduk dalam (posisi-posisi itu),” ujarnya seperti dilansir Wall Street Journal, Selasa, 7 Oktober lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
