Ketua MPR: Menteri Kebinet Kerja Jilid II Harus Responsif

Jakarta: Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan agar menteri-menteri yang nantinya masuk dalam kabinet kerja periode kedua memiliki jiwa komunikatif dan responsif terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat di tanah air. Suara-suara yang dikemukakan masyarakat secara tidak langsung, kata Bamsoet, menjadi masukan bagi pemerintah Presiden Joko Widodo periode 2019-2024 untuk menjalankan tugas lima tahun mendatang. "Itu menjadi bukti masyarakat semakin cerdas dan kritis, sehingga presiden dan para pembantunya dituntut memiliki sensitivitas yang tinggi serta sigap merespons aspirasi masyarakat," kata Bamsoet seperti dilansir dari Antara, Senin, 7 Oktober 2019. Menurut Politikus Partai Golkar ini, tuntutan itu tidak hanya dialamatkan kepada presiden dan para menteri, tetapi juga ditujukan kepada DPR, MPR, serta DPD. Para anggota DPR dan MPR, serta DPD diminta semakin pro aktif menyerap aspirasi masyarakat di semua daerah.   Penyerapan aspirasi atau permasalahan itu kemudian dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya dengan pemerintah melalui setiap kementerian sesuai konteks persoalannya.  Ia mengatakan hasil kerja nyata pemerintah dan parlemen masa bakti terdahulu harus lebih ditingkatkan. Berbagai rangkaian unjuk rasa yang disampaikan dalam beberapa waktu terakhir hendaknya menjadi renungan bersama.  Selain itu, dirinya mengatakan aspirasi antara daerah yang satu dengan lainnya pasti tidak sama, karena karakter daerah dan masyarakat Indonesia memang berbeda-beda.  Menurut Bamsoet, Papua dapat dijadikan contoh kasus.  Dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah memberi perhatian lebih kepada Papua. Namun, segala seusatu yang telah dikerjakan di Papua itu ternyata belum bisa memuaskan semua elemen masyarakat di Papua. Oleh karenanya pemerintah bersama parlemen tentu harus mencari rumusan baru untuk menjawab aspirasi masyarakat Papua.    Di sisi lain, Bamsoet mengatakan, presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih sosok menteri dari berbagai komunitas, termasuk unsur partai politik maupun profesional.  Namun ia berpesan agar Jokowi memilih sosok menteri yang mau bekerja keras. Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah sosok menteri yang juga responsif dan komunikatif dengan semua elemen masyarakat.    "Menteri yang komunikatif dengan publik amat diperlukan agar dia (menteri) mau mendengar dan menyerap aspirasi publik. Penyerapan aspirasi itu kemudian direspons para menteri melalui program kerja dan kebijakan atau peraturan menteri," jelas Bamsoet.