Jakarta: Konflik di Wamena, Papua, menjadi pembahasan di sidang paripurna terakhir anggota Dewan periode 2014-2019. Pembahasan diawali adanya beberapa legislator yang menginterupsi terkait kondisi krisis kemanusiaan di Wamena.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin meminta negara hadir dan turun tangan dalam krisis kemanusiaan di Wamena. Negara harus mengantisipasi potensi timbulnya konflik horizontal di Bumi Cenderawasih.
"Negara khusunya Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) dan Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto), segera turun tangan. Jadi ini penanganannya harus khusus, tidak boleh represif dan negara harus hadir," tegas Didi dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2019.
Namun, pernyataan Didi dibantah legislator asal Papua dari Fraksi PDI Perjuangan Jimmy Damianus. Pemerintah dinilai sudah optimal menangani berbagai macam persoalan di Papua.
"Saya tidak sepakat, negara tidak hadir, jangan ganggu beliau sedang berusaha mengurusi Papua, 92 persen kami pilih Jokowi," tegas Jimmy.
Menurut Jimmy, permasalahan di Papua akhir-akhir ini imbas dari kesalahan sistem politik yang berubah-ubah. Akibatnya sedikit putra dan putri asli Papua yang duduk di pemerintahan. Dia yakin konflik di Papua bukan konflik horizontal. Masyarakat Papua terbukti sangat terbuka dengan semua suku dan etnis.
"Saya ini dipilih orang Minang, kami tidak pernah punya masalah dengan mereka, dengan Bugis Makassar. Ini akibat dengan sistem politik yang berubah-ubah," tegas Jimmy.
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan keprihatinannya dan rasa duka mendalam atas timbulnya korban jiwa dalam kerusuhan di Wamena.
"Atas nama segenap pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, saya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas jatuhnya korban, baik yg meninggal maupun yang luka-luka," ucap Bamsoet.
Jakarta: Konflik di Wamena, Papua, menjadi pembahasan di sidang paripurna terakhir anggota Dewan periode 2014-2019. Pembahasan diawali adanya beberapa legislator yang menginterupsi terkait kondisi krisis kemanusiaan di Wamena.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin meminta negara hadir dan turun tangan dalam krisis kemanusiaan di Wamena. Negara harus mengantisipasi potensi timbulnya konflik horizontal di Bumi Cenderawasih.
"Negara khusunya Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) dan Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto), segera turun tangan. Jadi ini penanganannya harus khusus, tidak boleh represif dan negara harus hadir," tegas Didi dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2019.
Namun, pernyataan Didi dibantah legislator asal Papua dari Fraksi PDI Perjuangan Jimmy Damianus. Pemerintah dinilai sudah optimal menangani berbagai macam persoalan di Papua.
"Saya tidak sepakat, negara tidak hadir, jangan ganggu beliau sedang berusaha mengurusi Papua, 92 persen kami pilih Jokowi," tegas Jimmy.
Menurut Jimmy, permasalahan di
Papua akhir-akhir ini imbas dari kesalahan sistem politik yang berubah-ubah. Akibatnya sedikit putra dan putri asli Papua yang duduk di pemerintahan. Dia yakin konflik di Papua bukan konflik horizontal. Masyarakat Papua terbukti sangat terbuka dengan semua suku dan etnis.
"Saya ini dipilih orang Minang, kami tidak pernah punya masalah dengan mereka, dengan Bugis Makassar. Ini akibat dengan sistem politik yang berubah-ubah," tegas Jimmy.
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan keprihatinannya dan rasa duka mendalam atas timbulnya korban jiwa dalam kerusuhan di Wamena.
"Atas nama segenap pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, saya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas jatuhnya korban, baik yg meninggal maupun yang luka-luka," ucap Bamsoet.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
