Jakarta: Aktivis 98 Hari Purwanto mempertanyakan alasan mahasiswa menolak ajakan berdiskusi dari Presiden Jokowi. Padahal, Presiden sudah membuka ruang dialog soal sejumlah rancangan undang-undang (RUU).
"Kenapa tidak dipenuhi? Apakah konsolidasinya kurang solid. Jangan-jangan kurang pede (percaya diri) menyampaikan aspirasi," kata Hari dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 28 September 2019.
Menurut dia, undangan dialog yang ditawarkan Jokowi menjadi kesempatan emas bagi mahasiswa untuk merealisasikan tuntutan mereka. Apalagi, kondisi demokrasi saat ini jauh lebih baik ketimbang era Orde Baru.
"Dulu saya 98 rapat saja diintai. Atau saat 1996 (Presiden) Soeharto dirawat masih ada telepon gelap, 'Jangan lagi demo Pak Soeharto ya, nanti kamu hilang'," cerita Direktur Studi Demokrasi Rakyat itu.
Kesempatan berdialog dengan perwakilan DPR pun momen yang langka. Sayangnya, pertemuan itu urung terjadi lantaran demonstrasi mahasiswa di DPR berujung ricuh.
"Kalau saya lihat di situ ada (anggota Komisi III) Masinton Pasaribu yang menerima. Aksi yang dituju itu apa? Misalnya RUU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan RUU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ya sampaikan. Tapi tiba-tiba terjadi benturan di lapangan dan merusak fasilitas umum, apakah di situ esensinya?" ketus Hari.
Ia menilai mahasiswa harusnya bisa meredam aksinya. Pasalnya, pemerintah sudah mengabulkan sejumlah tuntutan mereka. "RUU itu kan sudah ditunda dilanjutkan oleh (DPR) yang dipilih nanti. Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) KPK kan dikaji," ungkap dia.
Sebelumnya, Aliansi Badan Eksekutif Seluruh Indonesia (BEM SI) menolak undangan Presiden untuk berdiskusi di Istana Negara. Mahasiswa mau menanggapi undangan itu asalkan dialog antara Kepala Negara dan mahasiswa disaksikan langsung publik melalui televisi nasional.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/nbwQLRDK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Aktivis 98 Hari Purwanto mempertanyakan alasan mahasiswa menolak ajakan berdiskusi dari Presiden Jokowi. Padahal, Presiden sudah membuka ruang dialog soal sejumlah rancangan undang-undang (RUU).
"Kenapa tidak dipenuhi? Apakah konsolidasinya kurang solid. Jangan-jangan kurang pede (percaya diri) menyampaikan aspirasi," kata Hari dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 28 September 2019.
Menurut dia, undangan dialog yang ditawarkan Jokowi menjadi kesempatan emas bagi mahasiswa untuk merealisasikan tuntutan mereka. Apalagi, kondisi demokrasi saat ini jauh lebih baik ketimbang era Orde Baru.
"Dulu saya 98 rapat saja diintai. Atau saat 1996 (Presiden) Soeharto dirawat masih ada telepon gelap, 'Jangan lagi demo Pak Soeharto ya, nanti kamu hilang'," cerita Direktur Studi Demokrasi Rakyat itu.
Kesempatan berdialog dengan perwakilan DPR pun momen yang langka. Sayangnya, pertemuan itu urung terjadi lantaran demonstrasi mahasiswa di DPR berujung ricuh.
"Kalau saya lihat di situ ada (anggota Komisi III) Masinton Pasaribu yang menerima. Aksi yang dituju itu apa? Misalnya RUU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan RUU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ya sampaikan. Tapi tiba-tiba terjadi benturan di lapangan dan merusak fasilitas umum, apakah di situ esensinya?" ketus Hari.
Ia menilai mahasiswa harusnya bisa meredam aksinya. Pasalnya, pemerintah sudah mengabulkan sejumlah tuntutan mereka. "RUU itu kan sudah ditunda dilanjutkan oleh (DPR) yang dipilih nanti. Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) KPK kan dikaji," ungkap dia.
Sebelumnya, Aliansi Badan Eksekutif Seluruh Indonesia (
BEM SI) menolak undangan Presiden untuk berdiskusi di Istana Negara. Mahasiswa mau menanggapi undangan itu asalkan dialog antara Kepala Negara dan mahasiswa disaksikan langsung publik melalui televisi nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
