Jakarta: Menteri kabinet kerja dilarang membuat kebijakan baru menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ruang gerak pembantu Presiden sudah dibatasi, khususnya dalam mengambil keputusan jangka panjang.
"Ya, enggak boleh. Para menteri tidak bisa ambil kebijakan yang berdampak panjang," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Gedung Sekteriat Kabinet, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2019.
Pramono menjelaskan para menteri hanya boleh mengambil kebijakan mendesak setelah mendapatkan izin dari presiden dan wakil presiden. Selama dua pekan ini Kabinet Kerja hanya dituntut menyelesaikan program dan tugas yang belum tuntas.
"Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang belum terselesaikan," ungkap dia.
Terkait pelaksana tugas (Plt) menteri, Presiden menunjuk menteri dari kalangan partai yang sama. Misalnya Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri ditunjuk sebagai Plt Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Imam Nahrawi. Keduanya sama-sama berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Selanjutnya, penunjukkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai Plt Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasonna Laoly karena keduanya berasal dari PDI Perjuangan.
"Maka yang ditunjuk menteri yang berasal dari partai yang sama," tambahnya.
Sementara itu, posisi Puan Maharani sebagai Menko PMK digantikan Menko Perekonomian Darmin Nasution lantaran tupoksi kedua kementerian ini linear. Di sisi lain, kata Pramono, Presiden akan menggelar sidang kabinet paripurna terakhir sehingga kekosongan posisi menteri harus segera diisi.
"Dan karena juga besok sidang kabinet paripurna yang terakhir untuk kabinet ini. Maka tentunya load pekerjaan sudah semakin berkurang krn itu dilakukan utk menggantikan Mbak Puan yaitu Pak Darmin," pungkas Pramono.
Jakarta: Menteri kabinet kerja dilarang membuat kebijakan baru menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ruang gerak pembantu Presiden sudah dibatasi, khususnya dalam mengambil keputusan jangka panjang.
"Ya, enggak boleh. Para menteri tidak bisa ambil kebijakan yang berdampak panjang," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Gedung Sekteriat Kabinet, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2019.
Pramono menjelaskan para menteri hanya boleh mengambil kebijakan mendesak setelah mendapatkan izin dari presiden dan wakil presiden. Selama dua pekan ini Kabinet Kerja hanya dituntut menyelesaikan program dan tugas yang belum tuntas.
"Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang belum terselesaikan," ungkap dia.
Terkait pelaksana tugas (Plt) menteri, Presiden menunjuk menteri dari kalangan partai yang sama. Misalnya Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri ditunjuk sebagai Plt Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Imam Nahrawi. Keduanya sama-sama berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Selanjutnya, penunjukkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai Plt Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasonna Laoly karena keduanya berasal dari PDI Perjuangan.
"Maka yang ditunjuk menteri yang berasal dari partai yang sama," tambahnya.
Sementara itu, posisi Puan Maharani sebagai Menko PMK digantikan Menko Perekonomian Darmin Nasution lantaran tupoksi kedua kementerian ini linear. Di sisi lain, kata Pramono, Presiden akan menggelar sidang kabinet paripurna terakhir sehingga kekosongan posisi menteri harus segera diisi.
"Dan karena juga besok sidang kabinet paripurna yang terakhir untuk kabinet ini. Maka tentunya load pekerjaan sudah semakin berkurang krn itu dilakukan utk menggantikan Mbak Puan yaitu Pak Darmin," pungkas Pramono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
