Jakarta: Pemerintah diminta tidak memunculkan doktrin militer yang berlebihan dalam rencana pembentukan komponen cadangan pertahanan lewat bela negara. Hal itu dinilai dapat menimbulkan kebenaran tunggal yang mengancam kehidupan demokrasi.
"Kita ingin komisi cadangan pertahanan yang dibentuk mempunyai kemampuan seimbang dalam hal bela negara maupun menjunjung aspek demokrasi," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 November 2019.
Syaiful mendukung rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pembentukan komponen cadangan (Komcad) pertahanan. Pelibatan Kemendikbud bisa memberi tekanan terhadap aspek kognisi, sehingga komponen cadangan tidak semata indoktrinasi aspek militerisme.
"Dengan demikian keikutsertaan peserta didik menjadi komponen cadangan lahir dari kesukarelaan bukan paksaan," ujarnya.
Ia menjelaskan, penekanan aspek kognisi untuk membangun kesadaran bela negara menjadi syarat penting pembentukan komponen cadangan pertahanan. Lewat jalur pendidikan berbagai muatan kurikulum bela negara seperti kewarganegaraan dan agama bisa disampaikan berkesinambungan dan berjenjang.
"Jadi di sini pelibatan Kemendikbud tidak semata menyediakan siswa atau mahasiswa sebagai peserta komcad pertahanan, tapi lebih dari itu melibatkan Kemendikbud untuk membangun kesadaran bela negara melalui kurikulum pendidikan," paparnya.
Ia meminta semua pihak menunggu konsep detail dari Kementerian Pertahanan terkait rencana pelibatan Kemendikbud. Sebab, belum ada pemaparan rinci soal rencana tersebut, baik dari segi konsep maupun program.
"Ya kita tunggu bersama saja, bagaimana konsep detail pembentukan komponen cadangan pertahanan dari Pak Menhan," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Jakarta: Pemerintah diminta tidak memunculkan doktrin militer yang berlebihan dalam rencana pembentukan komponen cadangan pertahanan lewat bela negara. Hal itu dinilai dapat menimbulkan kebenaran tunggal yang mengancam kehidupan demokrasi.
"Kita ingin komisi cadangan pertahanan yang dibentuk mempunyai kemampuan seimbang dalam hal bela negara maupun menjunjung aspek demokrasi," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 November 2019.
Syaiful mendukung rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pembentukan komponen cadangan (Komcad) pertahanan. Pelibatan Kemendikbud bisa memberi tekanan terhadap aspek kognisi, sehingga komponen cadangan tidak semata indoktrinasi aspek militerisme.
"Dengan demikian keikutsertaan peserta didik menjadi komponen cadangan lahir dari kesukarelaan bukan paksaan," ujarnya.
Ia menjelaskan, penekanan aspek kognisi untuk membangun kesadaran
bela negara menjadi syarat penting pembentukan komponen cadangan pertahanan. Lewat jalur pendidikan berbagai muatan kurikulum bela negara seperti kewarganegaraan dan agama bisa disampaikan berkesinambungan dan berjenjang.
"Jadi di sini pelibatan Kemendikbud tidak semata menyediakan siswa atau mahasiswa sebagai peserta komcad pertahanan, tapi lebih dari itu melibatkan Kemendikbud untuk membangun kesadaran bela negara melalui kurikulum pendidikan," paparnya.
Ia meminta semua pihak menunggu konsep detail dari Kementerian Pertahanan terkait rencana pelibatan Kemendikbud. Sebab, belum ada pemaparan rinci soal rencana tersebut, baik dari segi konsep maupun program.
"Ya kita tunggu bersama saja, bagaimana konsep detail pembentukan komponen cadangan pertahanan dari Pak Menhan," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
