Khofifah: Sistem Ahwa Terlalu Dipaksakan

medcom.id, Surabaya: Ketua Umum Badan Otonom Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa meminta pelaksanaan Muktamar ke-33 NU berjalan demokratis. Pasalnya, sistem demokratis sudah diadopsi di Muktamar NU sejak 2009. "Sistem bottom up berjalan sistemik di NU bahkan dalam Muktamar Makassar pada 2009. Sudah dimaksimalkan untuk perluasan sampai kelompok anak ranting," kata Khofifah usai Halal Bi Halal di SMA Khadijah, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/8/2015). Dia tak sepakat bila sistem ahlul halli wal aqdi (ahwa) atau pemilihan secara mufakat oleh sembilan kiai, dijalankan langsung di Muktamar ke-33 di Jombang. Khofifah menilai perlu ada kajian panjang bila ingin menggunakan sistem ahwa. "Terlalu dipaksakan kalau diputuskan di muktamar dan langsung dilaksanakan. Ini sudah proses panjang. Kalau diubah butuh proses dan mereduksi demokratisasi. Kalau ahwa di muktamar, semuanya (sampai anak ranting) ahwa," ujar Menteri Sosial ini. NU, kata dia, merupakan organisasi muslim terbesar di dunia dengan sekitar 67 juta anggota. Perlu ada sistem yang demokratis untuk menyerap aspirasi anggota. "Kalau Ahwa tidak akan ada proses demokratisasi, ini kan muktamar. Saya ajak muktamirin, ayo kaji mendalam dari struktur paling bawah, berapa persen anak ranting yang setuju," pungkas dia. Sementara, konsistensi tetap mendukung sistem pemilihan model ahwa terus dikumandangkan Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sistem itu diperkirakan akan dipilih dalam pelaksanaan Muktamar ke-33 NU mulai 1 hingga 5 Agustus 2015. Pernyataan itu ditegaskan Rais Suriah PCNU Kabupaten Jombang, Abdul Nasir Fatah. Jauh sebelum hajat akbar itu, panitia telah mengumandangkan sistem ahwa untuk memilih rais aam suriah (ketua dewan suro) dan ketua umum tanfidz (ketum PBNU). Menurut Nasir, sistem itu ideal untuk menjaga khittah NU. "Saat muktamar di Makassar kita juga mengusulkan untuk menggunakan sistem pemilihan ahwa, namun kita belum bisa maka saat ini diajukan model ahwa kita sangat mendukung," ujarnya saat ditemui di GOR Merdeka Jombang, Jumat 31 Juli kemarin Kiai Nasir menambahkan panitia enggan ikut campur soal penolakan sistem ahwa. Bila mengacu pada sejarah NU, panitia hanya menjalankan paham samina waathona yang artinya 'kami dengar dan kami taati'. "Intinya kita harus mematuhi semua intruksi dari para ulama sepuh. Dan tugas kita juga untuk melaksanakan karena NU bukan organisasi politik. Dan sistem pemilihan model ahwa yang dirasa sangat tepat untuk muktamar kali ini," imbuh dia.