medcom.id, Jakarta: Partai Golkar ingin partai pendukung pemerintah duduk bersama membahas perbedaan pandangan dalam mendukung kebijakan pemerintahan. Hal itu dinilai sebagai bentuk evaluasi terhadap sikap partai pendukung pemerintah selama ini.
"Harus ada evaluasi, terutama soal ketidaksamaan pandangan. Harusnya sih dibicarakan secara bersama-sama di antara partai pendukung. Keberatannya di mana," kata Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, di Jakarta, Kamis 5 Oktober 2017.
Perbedaan pandangan antara partai pendukung pemerintah ini muncul di DPR RI. PAN sebagai salah satu partai pendukung pemerintah kerap bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah. Hal ini terbukti dari adanya perbedaan sikap dalam RUU Pemilu dan kecenderungan menolak Perppu Ormas.
Baca: PAN Tolak Perppu Ormas
Ace menyebut Golkar menghormati setiap perbedaan antara partai pendukung pemerintah. Kata dia, partai pendukung pemerintah juga tak bisa lantas meminta posisi PAN dievaluasi di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla karena sikap berbeda pandangan itu.
"Kalau itu (evaluasi PAN di pemerintahan) dikembalikan kepada Presiden," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Partai Golkar ingin partai pendukung pemerintah duduk bersama membahas perbedaan pandangan dalam mendukung kebijakan pemerintahan. Hal itu dinilai sebagai bentuk evaluasi terhadap sikap partai pendukung pemerintah selama ini.
"Harus ada evaluasi, terutama soal ketidaksamaan pandangan. Harusnya sih dibicarakan secara bersama-sama di antara partai pendukung. Keberatannya di mana," kata Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, di Jakarta, Kamis 5 Oktober 2017.
Perbedaan pandangan antara partai pendukung pemerintah ini muncul di DPR RI. PAN sebagai salah satu partai pendukung pemerintah kerap bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah. Hal ini terbukti dari adanya perbedaan sikap dalam RUU Pemilu dan kecenderungan menolak Perppu Ormas.
Baca: PAN Tolak Perppu Ormas
Ace menyebut Golkar menghormati setiap perbedaan antara partai pendukung pemerintah. Kata dia, partai pendukung pemerintah juga tak bisa lantas meminta posisi PAN dievaluasi di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla karena sikap berbeda pandangan itu.
"Kalau itu (evaluasi PAN di pemerintahan) dikembalikan kepada Presiden," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)