Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai 39 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023 bombastis. Target pengesahan RUU itu dikhawatirkan tidak bakal tercapai seluruhnya.
Hal itu disampaikan peneliti Formappi bidang pengawasan Albert Purwa dalam diskusi bertajuk Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023: 'DPR Konsisten Menjadi Mitra Setia Pemerintah'. Agenda itu digelar secara virtual.
"Setelah hanya mampu mengesahkan 15 dari 37 RUU pada 2022, jumlah 39 RUU Prioritas 2023 nampaknya terlalu bombastis," kata Albert dalam pemaparannya, Jumat, 6 Januari 2023.
Target itu dinilai berlebihan jika melihat fenomena pada 2023. Para legislator diyakini bakal lebih sibuk mengurus persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Apalagi kesibukan anggota DPR dan fraksi terkait Pemilu 2024 akan semakin intens pada 2023. Target Prolegnas yang justru bertambah menjadi 39 RUU nampak hanya untuk mengakomodasi usulan dari berbagai pengusul baik di DPR, pemerintah, dan DPD," ucap Albert.
Formappi juga mencatat jumlah penambahan revisi RUU yang dilakukan DPR atas Daftar Prolegnas 2020-2024. Sebelumnya berjumlah 254 kini menjadi 257 RUU.
"Revisi kali ini merupakan perubahan Prolegnas keempat kalinya. Perubahan rencana tentu saja boleh dilakukan tetapi mengingat sempitnya waktu menuju usainya masa jabatan DPR, rasanya perubahan untuk menambah jumlah RUU Prolegnas merupakan sebuah kekeliruan. Rencana yang sudah ada sejak awal saja sangat sedikit yang bisa diselesaikan, apalagi jika rencananya ditambah lagi," ujar Albert.
Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai 39 Rancangan Undang-Undang (
RUU) yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (
Prolegnas) Prioritas 2023 bombastis. Target pengesahan RUU itu dikhawatirkan tidak bakal tercapai seluruhnya.
Hal itu disampaikan peneliti Formappi bidang pengawasan Albert Purwa dalam diskusi bertajuk Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023: '
DPR Konsisten Menjadi Mitra Setia Pemerintah'. Agenda itu digelar secara virtual.
"Setelah hanya mampu mengesahkan 15 dari 37 RUU pada 2022, jumlah 39 RUU Prioritas 2023 nampaknya terlalu bombastis," kata Albert dalam pemaparannya, Jumat, 6 Januari 2023.
Target itu dinilai berlebihan jika melihat fenomena pada 2023. Para legislator diyakini bakal lebih sibuk mengurus persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Apalagi kesibukan anggota DPR dan fraksi terkait Pemilu 2024 akan semakin intens pada 2023. Target Prolegnas yang justru bertambah menjadi 39 RUU nampak hanya untuk mengakomodasi usulan dari berbagai pengusul baik di DPR, pemerintah, dan DPD," ucap Albert.
Formappi juga mencatat jumlah penambahan revisi RUU yang dilakukan DPR atas Daftar Prolegnas 2020-2024. Sebelumnya berjumlah 254 kini menjadi 257 RUU.
"Revisi kali ini merupakan perubahan Prolegnas keempat kalinya. Perubahan rencana tentu saja boleh dilakukan tetapi mengingat sempitnya waktu menuju usainya masa jabatan DPR, rasanya perubahan untuk menambah jumlah RUU Prolegnas merupakan sebuah kekeliruan. Rencana yang sudah ada sejak awal saja sangat sedikit yang bisa diselesaikan, apalagi jika rencananya ditambah lagi," ujar Albert.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
