medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo menunda pertemuan dengan petinggi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sebab, Presiden akan meninjau galangan kapal di Bandarlampung, besok.
"Rencana pertemuan Presiden dengan para ketua umum akan diundur sampai dengan kembali dari daerah," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (11/5/2015).
Pertemuan Presiden dengan ketua umum partai penyokong sedianya berlangsung 9 November. Pram merahasiakan tempat pertemuan Presiden dengan elite KIH.
"Di suatu tempat. Ini pertemuan rutin kok," ujar mantan anggota DPR ini.
Presiden beberapa kali bertemu elite KIH. Topik yang dibahas dalam pertemuan sebelumnya seperti konflik Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri dan polemik pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Saat ini, isu yang berhembus kencang di antaranya reshuffle kabinet. Partai Amanat Nasional (PAN) yang bergabung dengan partai pendukung pemerintah disebut-sebut bakal dapat jatah kursi di pemerintahan.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo menunda pertemuan dengan petinggi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sebab, Presiden akan meninjau galangan kapal di Bandarlampung, besok.
"Rencana pertemuan Presiden dengan para ketua umum akan diundur sampai dengan kembali dari daerah," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (11/5/2015).
Pertemuan Presiden dengan ketua umum partai penyokong sedianya berlangsung 9 November. Pram merahasiakan tempat pertemuan Presiden dengan elite KIH.
"Di suatu tempat. Ini pertemuan rutin
kok," ujar mantan anggota DPR ini.
Presiden beberapa kali bertemu elite KIH. Topik yang dibahas dalam pertemuan sebelumnya seperti konflik Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri dan polemik pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Saat ini, isu yang berhembus kencang di antaranya reshuffle kabinet. Partai Amanat Nasional (PAN) yang bergabung dengan partai pendukung pemerintah disebut-sebut bakal dapat jatah kursi di pemerintahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)