medcom.id, Jakarta: Masyarakat diminta melaporkan jika mengetahui adanya praktik penyelewengan penyaluran beras miskin (raskin). Penyaluran raskin harus tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna dan tidak boleh dipolitisasi untuk tujuan yang lain-lain.
"Pembagian raskin ini sangat rawan dipolitisasi oleh banyak pihak, bahkan saya sudah dapat laporan dari mana-mana, dalam pemilihan kepala desa juga ada politisasi raskin," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dalam acara peluncuran penyaluran program Raskin/Rastra tahun 2016 tingkat nasional, yang dipusatkan di kantor Gubernur Bali, Selasa (26/1/2016).
Politikus PDIP ini berharap agar penegak hukum dapat memproses secara hukum pihak-pihak yang terbukti melakukan praktik penyelewengan raskin. "Jangan main-main mengurus orang miskin. Kalau ada penyelewengan laporkan segera ke kepolisian supaya diproses secara hukum,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Puan berharap semua daerah ke depan lebih mengedepankan makanan khas daerah masing-masing sebagai makanan pokok. Penyeragaman dengan menjadikan nasi sebagai makanan pokok seluruh penduduk Indonesia perlahan-lahan diakhiri. Alasannya, tidak semua daerah cocok untuk menanam padi, sementara kebutuhan terus meningkat.
"Kita harus kembalikan kebiasaan-kebiasaan seperti dulu. Di Ambon makanan pokoknya sagu. Di Gorontalo sangat cocok untuk jagung. Apa-apa dari jagung. Ya lauknya jagung, sayurnya ada jagung, makanan pokoknya jagung, tapi kok harus tetap ada nasi. Ini kan yang harus kita perbaiki ke depan,” terangnya.
Jika semua daerah mampu mengembangkan makanan khasnya sebagai makanan pokok, Puan Maharani yakin masalah ketahanan pangan bisa lebih mudah diatasi. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras yang kerap menimbulkan kegaduhan politik, bisa dihindari.
"Kalau seperti itu yang terjadi, impor beras hanya untuk memperkuat hubungan diplomatik. Tapi, sekali lagi, jangan main-main urus rakyat miskin,” ujarnya.
Sementara Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, mengungkapkan penyaluran raskin di Bali bisa mempercepat akselerasi pengungan jumlah angka kemiskinam di daerah tersebut. Angka kemiskinan di Bali masih cukup tinggi, yakni dari 6,18 persen tahun 2008, hanya berkurang menjadi 5,25 persen tahun 2015. Sementara angka pengangguran saat ini mencapai 1,9 persen.
"Karena itu penyaluran raskin ini harus tepat sasaran, tidak boleh bagi rata bagi semua. Ini hanya hak orang miskin. Kalau ada yang pakai sistem bagi rata, laporkan ke saya, laporkan ke polisi. Saya akan tindaklanjuti,” katanya.
Sedangkan Dirut Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan transformasi dan peningkatan kualitas beras raskin terus dilakukan pihaknya. Raskin tidak boleh lagi identik dengam beras kualitas jelek."Kita melakukan perbaikan dan pembenahan di berbagai halnya,” ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Masyarakat diminta melaporkan jika mengetahui adanya praktik penyelewengan penyaluran beras miskin (raskin). Penyaluran raskin harus tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna dan tidak boleh dipolitisasi untuk tujuan yang lain-lain.
"Pembagian raskin ini sangat rawan dipolitisasi oleh banyak pihak, bahkan saya sudah dapat laporan dari mana-mana, dalam pemilihan kepala desa juga ada politisasi raskin," kata
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dalam acara peluncuran penyaluran program Raskin/Rastra tahun 2016 tingkat nasional, yang dipusatkan di kantor Gubernur Bali, Selasa (26/1/2016).
Politikus PDIP ini berharap agar penegak hukum dapat memproses secara hukum pihak-pihak yang terbukti melakukan praktik penyelewengan raskin. "Jangan main-main mengurus orang miskin. Kalau ada penyelewengan laporkan segera ke kepolisian supaya diproses secara hukum,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Puan berharap semua daerah ke depan lebih mengedepankan makanan khas daerah masing-masing sebagai makanan pokok. Penyeragaman dengan menjadikan nasi sebagai makanan pokok seluruh penduduk Indonesia perlahan-lahan diakhiri. Alasannya, tidak semua daerah cocok untuk menanam padi, sementara kebutuhan terus meningkat.
"Kita harus kembalikan kebiasaan-kebiasaan seperti dulu. Di Ambon makanan pokoknya sagu. Di Gorontalo sangat cocok untuk jagung. Apa-apa dari jagung. Ya lauknya jagung, sayurnya ada jagung, makanan pokoknya jagung, tapi kok harus tetap ada nasi. Ini kan yang harus kita perbaiki ke depan,” terangnya.
Jika semua daerah mampu mengembangkan makanan khasnya sebagai makanan pokok, Puan Maharani yakin masalah ketahanan pangan bisa lebih mudah diatasi. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras yang kerap menimbulkan kegaduhan politik, bisa dihindari.
"Kalau seperti itu yang terjadi, impor beras hanya untuk memperkuat hubungan diplomatik. Tapi, sekali lagi, jangan main-main urus rakyat miskin,” ujarnya.
Sementara Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, mengungkapkan penyaluran raskin di Bali bisa mempercepat akselerasi pengungan jumlah angka kemiskinam di daerah tersebut. Angka kemiskinan di Bali masih cukup tinggi, yakni dari 6,18 persen tahun 2008, hanya berkurang menjadi 5,25 persen tahun 2015. Sementara angka pengangguran saat ini mencapai 1,9 persen.
"Karena itu penyaluran raskin ini harus tepat sasaran, tidak boleh bagi rata bagi semua. Ini hanya hak orang miskin. Kalau ada yang pakai sistem bagi rata, laporkan ke saya, laporkan ke polisi. Saya akan tindaklanjuti,” katanya.
Sedangkan Dirut Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan transformasi dan peningkatan kualitas beras raskin terus dilakukan pihaknya. Raskin tidak boleh lagi identik dengam beras kualitas jelek."Kita melakukan perbaikan dan pembenahan di berbagai halnya,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
