Jakarta: Polemik Papua tak henti bergulir. Terakhir, Pratu Ida Bagus Putu pun disebut gugur setelah terkena luka tembak pada bagian kepala saat proses evakuasi jenazah tenaga kesehatan (nakes), Gabriela Meilan di Kiwirok, Papua.
Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menyebut bertambahnya korban menunjukkan pendekatan yang digencarkan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak selaras. Pendekatan kekerasan demi kesejahteraan sulit sejalan.
“Setiap kita melakukan pendekatan, yang terjadi malah kekerasan. Tapi dari pendekatan keras itu juga tidak terjadi kontribusi peningkatan kesejahteraan yang tinggi,” kata Farhan dalam tayangan Metro Hari Ini di Metro TV pada Selasa, 21 September 2021.
Farhan menilai pendekatan budaya harus lebih dikedepankan. Ia menilai terdapat potensi pemahaman suku masyarakat pegunungan Papua terkait kebiadaban merupakan sebuah kewajaran dalam arbiter penyelesaian masalah.
“Jangan-jangan dalam budaya tersebut adalah sebuah kewajaran dari arbiter penyelesaian masalah karena pimpinannya meninggal,” jelas Farhan.
Studi DPR RI bersama Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) mencatat, terdapat minimal delapan stakeholder yang dinyatakan dapat membantu penanganan masalah Papua.
“Termasuk stakeholder pemerintah, yaitu 43 kementerian dan lembaga. Namun, itu adalah sebuah koordinasi yang sangat tidak mudah,” terang Farhan.
Hingga kini, pemerintah disebut tak henti memastikan Revisi Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus Papua berjalan efektif. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama. (Nadia Ayu)
Jakarta: Polemik Papua tak henti bergulir. Terakhir, Pratu Ida Bagus Putu pun disebut gugur setelah terkena luka tembak pada bagian kepala saat proses evakuasi jenazah tenaga kesehatan (nakes), Gabriela Meilan di Kiwirok, Papua.
Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menyebut bertambahnya korban menunjukkan pendekatan yang digencarkan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak selaras. Pendekatan kekerasan demi kesejahteraan sulit sejalan.
“Setiap kita melakukan pendekatan, yang terjadi malah kekerasan. Tapi dari pendekatan keras itu juga tidak terjadi kontribusi peningkatan kesejahteraan yang tinggi,” kata Farhan dalam tayangan
Metro Hari Ini di
Metro TV pada Selasa, 21 September 2021.
Farhan menilai pendekatan budaya harus lebih dikedepankan. Ia menilai terdapat potensi pemahaman suku masyarakat pegunungan Papua terkait kebiadaban merupakan sebuah kewajaran dalam arbiter penyelesaian masalah.
“Jangan-jangan dalam budaya tersebut adalah sebuah kewajaran dari arbiter penyelesaian masalah karena pimpinannya meninggal,” jelas Farhan.
Studi DPR RI bersama Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) mencatat, terdapat minimal delapan stakeholder yang dinyatakan dapat membantu penanganan masalah Papua.
“Termasuk stakeholder pemerintah, yaitu 43 kementerian dan lembaga. Namun, itu adalah sebuah koordinasi yang sangat tidak mudah,” terang Farhan.
Hingga kini, pemerintah disebut tak henti memastikan Revisi Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus Papua berjalan efektif. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama.
(Nadia Ayu) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
