Anggota DPR RI Guspardi Gaus/Dok FPAN.
Anggota DPR RI Guspardi Gaus/Dok FPAN.

Mendagri Diminta Menyurati Pemda Tak Meminta Sumbangan kepada Masyarakat

Nasional politik Kemendagri DPR RI covid-19 pandemi covid-19 Isoman
Anggi Tondi Martaon • 20 Agustus 2021 11:25
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta menyurati pemerintah daerah (pemda) untuk tidak meminta sumbangan kepada masyarakat. Usulan itu merespons polemik Surat Edaran Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi yang meminta sumbangan untuk penerbitan buku.
 
"Semua gubernur, bupati, dan wali kota untuk tidak membebani masyarakat terhadap program pemerintah. Sehingga masyarakat itu nyaman," kata anggota Komisi II Guspardi Gaus melalui keterangan tertulis, Jumat, 20 Agustus 2021.
 
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan pemerintah tidak boleh meminta sumbangan kepada masyarakat atau pengusaha. Apalagi di tengah kondisi pandemi covid-19.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jangan lagi bikin beban di masyarakat untuk membiayai kegiatan dan program pemerintah. Tidak ada alasan pemerintah minta sumbangan," ungkap dia.
 
Sebaliknya, pemerintah harus memberikan kemudahan kepada masyarakat. Sehingga dapat menunjang perekonomian di daerah tersebut. 
 
Baca: Pemerintah Didorong Menyiapkan Infrastruktur Penunjang Kesehatan
 
"Intinya bagaimana masyarakat disejahterakan, bukan diperas atau diminta sumbangan untuk ragam pemerintah," ucap Guspardi.
 
Ia heran dengan munculnya surat edaran tersebut. Padahal, program pemerintah daerah sudah dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
 
Guspardi meminta agar temuan tersebut diusut tuntas. Temuan ini harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah dalam membuat keputusan.
 
"Pemerintah mesti tahu hak dan kewajibannya, harusnya mengayomi masyarakat, jangan malah membebani dengan permintaan sumbangan. 
 
Sebelumnya, polisi menangkap lima orang karena membawa surat permintaan sumbangan penerbitan buku. Gerak kelima orang tersebut bermodalkan surat Nomor 005/3984/V/Bappeda-2021 yang diteken Gubernur Mahyeldi. 
 
Setelah diperiksa, surat tersebut asli. Polisi pun melepaskan kelima orang tersebut.
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif