Jakarta: Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan puluhan ribu data aparatur sipil negara (ASN) fiktif pada 2014. ASN dalam data fiktif itu disebut tetap menerima gaji.
"Hampir 100 ribu, tepatnya 97 ribu data itu misterius. Dibayarkan gajinya, dibayarkan iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam Kick Off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN secara virtual, Senin, 24 Mei 2021.
Temuan tersebut berdasarkan pendataan ulang ASN kala itu. Pendataan dilakukan secara mandiri melalui elektronik oleh ASN.
Baca: Catat! ASN Kini Wajib Memutakhirkan Data Secara Mandiri
"Bukan dilakukan oleh Biro Kepegawaian Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia," ujar Bima.
Menurut Bima, pendataan ulang serupa pernah dilakukan pada 2002. Proses itu masih dilakukan manual dan masih ditemukan data palsu.
"Proses yang mahal dan lama itu tidak menghasilkan data yang sempurna, masih banyak yang perlu dimutakhirkan dan dilengkapi. Bahkan, masih banyak juga data-data yang palsu," terang Bima.
Dia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) memutakhirkan data pribadi secara mandiri. Pemutakhiran data melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau My SAPK.
"Sistemnya kita ubah, kita lakukan tidak secara berkala, tapi setiap waktu dan dilakukan oleh masing-masing ASN," ucap Bima.
Jakarta: Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan puluhan ribu data aparatur sipil negara (ASN) fiktif pada 2014.
ASN dalam data fiktif itu disebut tetap menerima gaji.
"Hampir 100 ribu, tepatnya 97 ribu data itu misterius. Dibayarkan gajinya, dibayarkan iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya," kata Kepala
BKN Bima Haria Wibisana dalam
Kick Off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN secara virtual, Senin, 24 Mei 2021.
Temuan tersebut berdasarkan pendataan ulang ASN kala itu. Pendataan dilakukan secara mandiri melalui elektronik oleh ASN.
Baca:
Catat! ASN Kini Wajib Memutakhirkan Data Secara Mandiri
"Bukan dilakukan oleh Biro Kepegawaian Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia," ujar Bima.
Menurut Bima, pendataan ulang serupa pernah dilakukan pada 2002. Proses itu masih dilakukan manual dan masih ditemukan data palsu.
"Proses yang mahal dan lama itu tidak menghasilkan data yang sempurna, masih banyak yang perlu dimutakhirkan dan dilengkapi. Bahkan, masih banyak juga data-data yang palsu," terang Bima.
Dia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) memutakhirkan data pribadi secara mandiri. Pemutakhiran data melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau My SAPK.
"Sistemnya kita ubah, kita lakukan tidak secara berkala, tapi setiap waktu dan dilakukan oleh masing-masing ASN," ucap Bima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
