medcom.id, Jakarta: Munas Partai Golkar berlangsung dalam kondisi internal partai yang tak kondusif. Tuduhan Ketua Umum Golkar Aburizal 'Ical' Bakrie ingin menang secara aklamasi dalam bursa pemilihan ketua umum kencang dilontarkan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak terlalu mempermasalahkan itu, selama bisa berjalan adil.
"Ya boleh saja, kalau memang itu fair caranya," kata mantan Ketua Umum Golkar itu di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2014).
Namun, JK juga mengingatkan, adanya indikasi tidak fair bisa menjadi masalah pelik. Buktinya, ada tindakan pelarangan kader partai untuk bersaing memperebutkan kursi pucuk pimpinan partai.
"Itu kan susah, berarti itu rekayasa," tegas JK.
Saat ditanyakan apakah pelaksanaan Munas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, JK tidak ingin buru-buru menilai. Munas baru dimulai, JK lebih memilih untuk melihat secara keseluruhan bagaimana pelaksanaan munas itu. Jika tak sesuai, JK memastikan sebagian tokoh partai pasti tidak akan menerima hasil Munas itu.
"Nanti kan bisa menimbulkan perpecahan lagi kan, kita menjaga agar tidak terjadi seperti itu," kata JK.
Untuk diketahui, Munas ke-IX Partai Golkar di Bali lambat laun semakin menguatkan peluang Aburizal Bakrie kembali menjabat Ketua Umum. Upaya itu mulai terlihat dari upaya pengesahan aturan tata tertib. Upaya rekayasa ini tidak dilakukan oleh Ical langsung, melainkan melalui steering committee yang dipimpin Nurdin Halid.
"Munas ini direkayasa bukan oleh Pak Aburizal. Tapi tentunya yang saya lihat, steering committee ini terlalu overportected kepada Pak Ical," gugat Airlangga Hartarto, bakal calon kandidat Ketum Partai Golkar, di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Senin (1/12/2014).
medcom.id, Jakarta: Munas Partai Golkar berlangsung dalam kondisi internal partai yang tak kondusif. Tuduhan Ketua Umum Golkar Aburizal 'Ical' Bakrie ingin menang secara aklamasi dalam bursa pemilihan ketua umum kencang dilontarkan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak terlalu mempermasalahkan itu, selama bisa berjalan adil.
"Ya boleh saja, kalau memang itu fair caranya," kata mantan Ketua Umum Golkar itu di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2014).
Namun, JK juga mengingatkan, adanya indikasi tidak fair bisa menjadi masalah pelik. Buktinya, ada tindakan pelarangan kader partai untuk bersaing memperebutkan kursi pucuk pimpinan partai.
"Itu kan susah, berarti itu rekayasa," tegas JK.
Saat ditanyakan apakah pelaksanaan Munas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, JK tidak ingin buru-buru menilai. Munas baru dimulai, JK lebih memilih untuk melihat secara keseluruhan bagaimana pelaksanaan munas itu. Jika tak sesuai, JK memastikan sebagian tokoh partai pasti tidak akan menerima hasil Munas itu.
"Nanti kan bisa menimbulkan perpecahan lagi kan, kita menjaga agar tidak terjadi seperti itu," kata JK.
Untuk diketahui, Munas ke-IX Partai Golkar di Bali lambat laun semakin menguatkan peluang Aburizal Bakrie kembali menjabat Ketua Umum. Upaya itu mulai terlihat dari upaya pengesahan aturan tata tertib. Upaya rekayasa ini tidak dilakukan oleh Ical langsung, melainkan melalui steering committee yang dipimpin Nurdin Halid.
"Munas ini direkayasa bukan oleh Pak Aburizal. Tapi tentunya yang saya lihat, steering committee ini terlalu overportected kepada Pak Ical," gugat Airlangga Hartarto, bakal calon kandidat Ketum Partai Golkar, di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Senin (1/12/2014).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
