Mendagri Kesulitan Cegah Pencurian Blanko KTP-el

Whisnu Mardiansyah 06 Desember 2018 22:04 WIB
e-ktp
Mendagri Kesulitan Cegah Pencurian Blanko KTP-el
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) bersama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko (kiri) dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi selaku Moderator Johan Budi (tengah). Foto: MI/Bary Fathahilah
Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui sulit mencegah pencurian blanko KTP-el. Padahal, proses audit secara berkala sudah dilakukan mengawasi keluar masuknya blanko. 

"Ya sulit. Uang saja bisa dipalsukan. Ijazah bisa dipalsukan. Apalagi ini KTP-el. Satu rumah lagi yang curi," kata Tjahjo di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 6 Desember 2018.

Menurut Tjahjo, kasus pencurian ini tak memengaruhi sistem data KTP-el. Kasus ini murni tindak pidana pencurian dan sudah ditangani oleh pihak kepolisian.


"Sudah ketangkep, sudah ngaku, sudah didatangi, kami serahkan ke kepolisian, karena ini ada unsur penipuan dan pidananya," jelas Tjahjo.

Tjahjo memastikan meskipun blanko tersebut kadung dijual di situs belanja online tetapi yang bersangkutan tidak bisa mengakses data dalam blanko tersebut. 

"Jadi engga menyangkut urusan akses, enggak ada sistem yang jebol, karena ini hanya menjual blangko KTP-el yang kebetulan blangko itu asli. Tapi tidak bisa diakses," ujarnya.

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebelumnya mengungkap kejahatan penjualan blangko KTP elektronik (KTP-el). Penjualan blangko tersebut beredar di pasar online dalam kurun dua hari.

Baca: Penjual Blangko KTP-el Anak Kadis Dukcapil Lampung

Dukcapil Kemendagri kemudian berkoordinasi dengan perusahaan pencetak blangko KTP-el, dan toko online untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Alhasil, Dukcapil mendapatkan identitas pelaku yang menawarkan dan lokasi blangko itu diperoleh.

Kasus ini juga sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pelaku terancam dijerat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Ancaman pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.



(DMR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id