Dana Kelurahan Muncul karena Kesuksesan Dana Desa
Anggota Komisi VIII Budiman Sudjatmiko. MI/ M Irfan
Jakarta: Presiden Joko Widodo menggulirkan wacana program dana kelurahan. Anggota Komisi VIII Budiman Sudjatmiko menyatakan dana kelurahan berbeda dengan dana desa. 

"Karena dana desa ini kan rekomendasi Undang-undang, tapi besarannya itu adalah eksekutif, Presiden (menentukan). Kalau ini (dana kelurahan) semata-mata adalah keputusan presiden, kebijakan presiden," kata Budiman di Kantor Populi Center, Rabu, 24 Oktober 2018. 

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan salah satu mekanisme dana kelurahan yakni pembesaran alokasi untuk dana transfer daerah. Ini semata guna mengakomodasi permintaan para wali kota soal dana kelurahan. 


Wali kota, kata dia, tidak boleh banyak ikut campur soal alokasi dana kelurahan. Pengalokasian anggaran diserahlan kepada dewan kelurahan.

"(Dewan kelurahan) untuk memutuskan apa yang terbaik. Kalau misalnya rata-rata Rp350 juta itu bisa apa? It's okay tahun pertama. Toh dulu awalnya dan desa cuma Rp500 juta," beber dia. 

Budiman menjelaskan, program dana kelurahan baru muncul sekarang lantaran pemerintah punya data hasil evaluasi perjalanan dana desa. Ia bilang penyaluran dana desa kini jauh lebih baik dan digunakan untuk membangun infrastruktur.

"Nah ini warga kelurahan juga menentukan mau bangun infrastruktur boleh, mau bangun badan usaha kelurahan boleh," tutur dia. 

Soal pengawasan, lanjut dia, mekanismenya tinggal meniru cara pengawasan dana desa sesuai kebutuhan. Ia yakin aliran dana kelurahan lebih mudah diawasi lantaran jumlah penerimanya tidak sebanyak dana desa. 

"Yang 74 ribu (desa) saja berhasil, masa cuma 8.300 (kelurahan) rekening baru enggak bisa," ucap Budiman.

Secara teknis pengawasan juga dinilai jauh lebih mudah lantaran geografis kelurahan tidak serumit desa. Menurut Budiman, sebaran desa cukup luas, ada di kawasan gunung, laut, juga hutan. 

"Kalau kelurahan kan rata-rata padat terkoneksi dan secara geografis jauh lebih mudah dekat dengan pusat-pusat pendidkkan, pusat-pusat birokrasi. Jadi seharusnya secara teknis (pengawasan) lebih mudah," tandasnya. 



(SCI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id