Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) GKR Hemas memberikan keterangan kepada wartawan di kantor DPD DIY, Umbulharjo, DI Yogyakarta, Jumat (21/12/2018). Foto: Antara/Hendra Nurdiyansyah
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) GKR Hemas memberikan keterangan kepada wartawan di kantor DPD DIY, Umbulharjo, DI Yogyakarta, Jumat (21/12/2018). Foto: Antara/Hendra Nurdiyansyah

GKR Hemas: Pemberhentian Saya Tidak Sah

Nasional dpd ri DPD Pecat GKR Hemas
Whisnu Mardiansyah • 21 Desember 2018 16:26
Jakarta: Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (BK DPD) RI memberhentikan sementara Gusti Kanjeng Ratu Hemas sebagai anggota DPD karena alasan sering bolos rapat. Pemberhentian itu dibacakan dalam rapat paripurna DPD, Kamis, 20 Desember 2018 kemarin.
 
Namun, Hemas menilai pemberhentian itu tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 313 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD & DPD (MD3). Pasal itu berbunyi, anggota DPD diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
 
"Sanksi yang dijatuhkan BK juga telah mengesampingkan Tata Tertib DPD RI, anggota diberhentikan sementara kalau yang bersangkutan melanggar pidana dan menjadi terdakwa," kata Hemas, Jumat, 21 Desember 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hemas berdalih ketidakhadirannya dalam rapat DPD bukan tanpa alasan. Ia menganggap DPD di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) ilegal dan tidak sah. "Maka kalau saya hadir dalam sidang yang dipimpin OSO dan kawan-kawan, berarti secara langsung mengakui kepemimpinannya," ujarnya.
 
Baca juga: GKR Hemas Melawan
 
Istri dari Sri Sultan Hamengku Buwono X itu, berlandaskan pada putusan MA di tingkat kasasi tidak pernah menyatakan benar dan sah pengambilalihan kepemimpinan DPD oleh OSO.
 
"Dalam hal ini yang saya tolak bukan orangnya tetapi caranya yang menabrak hukum. Hukum harus tegak di negeri ini dan tidak boleh ada warga yang kebal hukum apalagi berada di atas hukum. Kalau saya menutup mata akan hal ini, terus buat apa saya jadi anggota DPD RI," tegas dia.
 
Ia menyadari DPD adalah lembaga politik, maka harus diakui keputusannya pasti politik. Hemas menolak adanya kompromi politik hanya demi melanggengkan kepemimpinan yang dianggapnya tidak sah.
 
"Saya menolak kompromi politik, di atas DPD, negara ini adalah negara hukum. Maka saya memilih kanalisasi hukum demi tegaknya marwah DPD, bukan kepentingan pribadi semata," lanjut dia.
 
Menurut Hemas BK DPD terkesan tebang pilih. Buktinya, DPD tidak memproses laporan senator asal Yogyakarta Afnan Hadikusumo terhadap senator Benny Ramdhani karena tengah diproses di kepolisian.
 
Pun dengan laporan dua mantan anggota DPD RI Muspani dan Bambang Soeroso terhadap Nono Sampono bulan Oktober lalu ke BK terkait keputusan sikap politik DPD RI yang ingin meninjau ulang keputusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus parpol maju DPD RI.
 
"Surat yang dibuat Nono Sampono dengan Kop Surat DPD RI itu diputuskan tidak melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dan diputuskan dalam sidang paripurna DPD RI sebagaimana diatur di Tatib. Laporan keduanya dianggap sepi," jelasnya.
 
Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI Mervin S Komber mengatakan yang bersangkutan diberhentikan sementara, karena sudah lebih enam kali tidak pernah menghadiri sidang paripurna serta sudah melewati tahapan sanksi lainnya.
 
“Berdasarkan hasil sidang etik dan juga keputusan pleno Badan Kehormatan DPD RI, telah ditemukan data 12 kali secara berturut turut tidak menghadiri sidang paripurna DPD RI,” tegas Mervin.
 
Selain Hemas, senator dari Propinsi Riau Hj Maimana Umar juga dijatuhi hukuman serupa.
 
Mervin menilai kedua senator itu terbukti melanggar UU MD3, Tata Tertib dan Kode Etik DPD RI. “Kami juga sudah menjatuhkan sanksi peringatan lisan, namun tidak ada perubahan dan dilanjutkan dengan sanksi tertulis. Sesuai dengan aturan yang berlaku, maka kemudian dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara,” kata senator asal Papua Barat ini.
 
Menurut Mervin, Hemas bisa dipulihkan kembali keanggotaannya dengan beberapa syarat. Yaitu berupa permintaan maaf secara lisan dan tertulis di Sidang Paripurna DPD RI dan juga wajib meminta maaf di media massa lokal dan nasional kepada masyarakat yang diwakilinya.
 
“Sanksi pemberhentian sementara tidak berlaku untuk Bu Hemas dan Bu Maimana saja. Sebelumnya senator Bali Arya Wedakarna juga sudah kena sanksi sama dan beliau menjalani semuanya dan dipulihkan. Jadi berlaku setara untuk semua,” kata Mervin.
 

(MBM)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif