medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku tidak pernah setuju dengan pembentukan Pansus Angket KPK. Kendati begitu, ia tetap mengawasi segala kegiatan Pansus Angket KPK
"Kami mengawasi dari dalam agar anggaran KPK tidak diboikot. Itu kita tidak setuju," kata Zulkifli di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, 6 September 2017.
Ketua MPR RI ini juga menyampaikan ketidaksetujuannya terkait wacana revisi Undang-Undang KPK. Menurut dia, upaya tersebut adalah pelemahan Lembaga Antikorupsi. "(KPK) hanya tinggal untuk fungsi pencegahan tentu kita tidak setuju," ujar dia.
Zulkifli menuturkan, bila ingin memperkuat KPK, Pansus KPK harus membuktikannya. Begitu pun dengan KPK. Lembaga Antirasuah itu harus membuktikan dirinya bekerja dengan baik dan tidak memiliki masalah dengan DPR.
"Buktikan kepada publik bahwa Pansus ingin memperbaiki KPK bukan melemahkan apalagi ingin dikesankan melucuti kewenangan-kewenangan KPK," terang dia.
Zulkifli berharap Pansus memberikan bukti bila tidak bertujuan menutupi kasus KTP elektronik. "Tentu Pansus nanti bisa mendapat kepercayaan dari publik," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku tidak pernah setuju dengan pembentukan Pansus Angket KPK. Kendati begitu, ia tetap mengawasi segala kegiatan Pansus Angket KPK
"Kami mengawasi dari dalam agar anggaran KPK tidak diboikot. Itu kita tidak setuju," kata Zulkifli di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, 6 September 2017.
Ketua MPR RI ini juga menyampaikan ketidaksetujuannya terkait wacana revisi Undang-Undang KPK. Menurut dia, upaya tersebut adalah pelemahan Lembaga Antikorupsi. "(KPK) hanya tinggal untuk fungsi pencegahan tentu kita tidak setuju," ujar dia.
Zulkifli menuturkan, bila ingin memperkuat KPK, Pansus KPK harus membuktikannya. Begitu pun dengan KPK. Lembaga Antirasuah itu harus membuktikan dirinya bekerja dengan baik dan tidak memiliki masalah dengan DPR.
"Buktikan kepada publik bahwa Pansus ingin memperbaiki KPK bukan melemahkan apalagi ingin dikesankan melucuti kewenangan-kewenangan KPK," terang dia.
Zulkifli berharap Pansus memberikan bukti bila tidak bertujuan menutupi kasus KTP elektronik. "Tentu Pansus nanti bisa mendapat kepercayaan dari publik," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
