Jakarta: Anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah menyebut revisi Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) direncanakan untuk memenuhi kepentingan tertentu. Salah satunya, perubahan posisi ketua DPR.
“Ya yang paling menginginkan perubahan posisi ketua DPR mestinya. Selain mengincar ya mungkin untuk bargain,” kata Luluk kepada Media Indonesia, Selasa, 9 April 2024.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024. Hal ini terungkap dari laman dpr.go.id/uu/prolegnas.
Revisi tersebut didaftarkan per Selasa, 2 April 2024. Pengusul yang tercatat ialah DPR RI.
Sementara Ketua DPR Puan Maharani juga merespons soal wacana revisi undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Puan mengatakan bahwa pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 berhak menjadi ketua DPR.
"Pemenang pemilu yang nantinya akan pemenang pemilu legislatif ya, yang seharusnya kemudian nanti berhak untuk menjadi ketua DPR," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024.
Jakarta: Anggota
DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah menyebut revisi Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPRD, dan DPD (
MD3) direncanakan untuk memenuhi kepentingan tertentu. Salah satunya, perubahan posisi ketua DPR.
“Ya yang paling menginginkan perubahan posisi ketua DPR mestinya. Selain mengincar ya mungkin untuk bargain,” kata Luluk kepada
Media Indonesia, Selasa, 9 April 2024.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024. Hal ini terungkap dari laman
dpr.go.id/uu/prolegnas.
Revisi tersebut didaftarkan per Selasa, 2 April 2024. Pengusul yang tercatat ialah DPR RI.
Sementara Ketua DPR Puan Maharani juga merespons soal wacana revisi undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Puan mengatakan bahwa pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 berhak menjadi ketua DPR.
"Pemenang pemilu yang nantinya akan pemenang pemilu legislatif ya, yang seharusnya kemudian nanti berhak untuk menjadi ketua DPR," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
