Jakarta: Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai keberlangsungan demokrasi di Tanah Air menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya, populisme.
"Ya termasuk membawa influencer ke IKN yang baru-baru ini misalnya. Itu adalah cara mengoperasikan demokrasi yang populis sebenarnya," ujar Bivitri dalam paparannya pada Simposium Pra Kongres Partai NasDem, Rabu, 31 Juli 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak sejumlah artis hingga influencer seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Minggu, 28 Juli 2024. Jokowi juga mengajak mereka menjajal jalan tol menuju IKN menggunakan motor.
Melansir laman FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), populisme merupakan wacana politik dalam gerakan sosial yang berkonsep pada rakyat, namun menempatkan kelompok penguasa sebagai lawan. Populisme mengembangkan wacana untuk menghilangkan pengaruh eksternal, sehingga menimbulkan sentimen kelompok asli vs kelompok luar.
Misalnya, kelompok etnis maupun agama. Jika dibiarkan, populisme akan mengakibatkan mekanisme konstitusional termajinalkan.
Selain Bivitri, sejumlah tokoh perempuan hadir dalam Simposium bertajuk 'Quo Vadis Negara Hukum: Perempuan Berbicara'. Seperti Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dari Partai NasDem, legislator PDI Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka, dan beberapa pakar perempuan.
Jakarta: Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai keberlangsungan
demokrasi di Tanah Air menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya, populisme.
"Ya termasuk membawa influencer ke IKN yang baru-baru ini misalnya. Itu adalah cara mengoperasikan demokrasi yang populis sebenarnya," ujar Bivitri dalam paparannya pada Simposium Pra Kongres Partai NasDem, Rabu, 31 Juli 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak sejumlah artis hingga
influencer seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Minggu, 28 Juli 2024. Jokowi juga mengajak mereka menjajal jalan tol menuju IKN menggunakan motor.
Melansir laman FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM),
populisme merupakan wacana politik dalam gerakan sosial yang berkonsep pada rakyat, namun menempatkan kelompok penguasa sebagai lawan. Populisme mengembangkan wacana untuk menghilangkan pengaruh eksternal, sehingga menimbulkan sentimen kelompok asli vs kelompok luar.
Misalnya, kelompok etnis maupun agama. Jika dibiarkan, populisme akan mengakibatkan mekanisme konstitusional termajinalkan.
Selain Bivitri, sejumlah tokoh perempuan hadir dalam Simposium bertajuk 'Quo Vadis Negara Hukum: Perempuan Berbicara'. Seperti Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dari Partai NasDem, legislator PDI Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka, dan beberapa pakar perempuan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
