Jakarta: Adu argumentasi, perdebatan, dan segala dinamika yang terjadi dalam Sidang Paripurna DPD dinilai sebagai persoalan internal kelembagaan. Hal itu lazim terjadi di semua organisasi, termasuk DPD dan DPR.
Hal ini disampaikan anggota DPD, Bustami Zainudin, merespons pernyataan Ketua Komite II DPD, Yorrys Raweyai, soal kericuhan di Sidang Paripurna DPD, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jumat, 12 Juli 2024. Dia justru memandang Yorrys tak memahami mekanisme organisasi dan kekanak-kanakan karena menutupi kekalahan dalam adu konsep dan gagasan, dengan menyerang pribadi pimpinan DPD.
"Dia (Yorrys) memfitnah pimpinan DPD, untuk menutupi kekalahan dalam adu konsep dan gagasan di forum tertinggi organisasi," ujar Bustami melalui keterangan tertulis, Jumat, 26 Juli 2024.
Menurut dia, langkah senator asal Papua yang menyerang pribadi pimpinan DPD, itu telah mengabaikan capaian dan kinerja seluruh anggota DPD periode 2024-2029. Sebab, pimpinan DPD bekerja secara kolektif kolegial dan kolaboratif, serta melibatkan semua anggota.
"Kami meminta Yorrys Cs kembali kekoridor organisasi, menaati mekanisme dan aturan perundang-undangan, serta menjunjung etika sebagai pejabat publik," tegas Senator dari Dapil Lampung ini.
Dia menjelaskan soal tata tertib (tatib) baru DPD yang disebut sebagai pemicu kericuhan dalam Sidang Paripurna DPD beberapa waktu lalu. Dia mengetahui dan memahami seluruh proses perjalanan Tatib, karena menjadi anggota (Panitia Khusus) Pansus Tatib, sekaligus anggota (Tim Kerja) Timja Tatib.
Dia memastikan pembahasan Tatib DPD berjalan sesuai mekanisme dan perundang-undangan. Dia menduga ada kekuatan atau kepentingan di balik kericuhan dalam Sidang Paripurna DPD.
"Aturan dalam Tatib DPD yang dipersoalkan, bukan hal baru. Apa yang salah, jika tatib mensyaratkan calon pimpinan DPD periode 2024-2029, bukan orang yang pernah mendapat sanksi BK dan pernah dipidana? Kita tidak mau dipimpin oleh orang tidak berintegritas dan memiliki rekam jejak yang tidak baik," ujar dia.
Sebelumnya, Yorrys mengatakan kericuhan dalam Sidang Paripurna DPD terjadi lantaran gaya kepemimpinan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dan Wakil Ketua DPD Nono Sampono. Menurut dia, kedua pimpinan DPD itu telah memberikan contoh pemimpin yang otoriter dan eksklusif.
"Ini adalah respons mayoritas anggota DPD, yang tidak lagi bisa dibendung. Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak La Nyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak,” ujar Yorrys, dalam konfrensi pers di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.
Jakarta: Adu argumentasi, perdebatan, dan segala dinamika yang terjadi dalam
Sidang Paripurna DPD dinilai sebagai persoalan internal kelembagaan. Hal itu lazim terjadi di semua organisasi, termasuk
DPD dan DPR.
Hal ini disampaikan anggota DPD, Bustami Zainudin, merespons pernyataan Ketua Komite II DPD, Yorrys Raweyai, soal kericuhan di Sidang Paripurna DPD, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jumat, 12 Juli 2024. Dia justru memandang Yorrys tak memahami mekanisme organisasi dan kekanak-kanakan karena menutupi kekalahan dalam adu konsep dan gagasan, dengan menyerang pribadi pimpinan DPD.
"Dia (Yorrys) memfitnah pimpinan DPD, untuk menutupi kekalahan dalam adu konsep dan gagasan di forum tertinggi organisasi," ujar Bustami melalui keterangan tertulis, Jumat, 26 Juli 2024.
Menurut dia, langkah senator asal Papua yang menyerang pribadi pimpinan DPD, itu telah mengabaikan capaian dan kinerja seluruh anggota DPD periode 2024-2029. Sebab, pimpinan DPD bekerja secara kolektif kolegial dan kolaboratif, serta melibatkan semua anggota.
"Kami meminta Yorrys Cs kembali kekoridor organisasi, menaati mekanisme dan aturan perundang-undangan, serta menjunjung etika sebagai pejabat publik," tegas Senator dari Dapil Lampung ini.
Dia menjelaskan soal tata tertib (tatib) baru DPD yang disebut sebagai pemicu kericuhan dalam Sidang Paripurna DPD beberapa waktu lalu. Dia mengetahui dan memahami seluruh proses perjalanan Tatib, karena menjadi anggota (Panitia Khusus) Pansus Tatib, sekaligus anggota (Tim Kerja) Timja Tatib.
Dia memastikan pembahasan Tatib DPD berjalan sesuai mekanisme dan perundang-undangan. Dia menduga ada kekuatan atau kepentingan di balik kericuhan dalam Sidang Paripurna DPD.
"Aturan dalam Tatib DPD yang dipersoalkan, bukan hal baru. Apa yang salah, jika tatib mensyaratkan calon pimpinan DPD periode 2024-2029, bukan orang yang pernah mendapat sanksi BK dan pernah dipidana? Kita tidak mau dipimpin oleh orang tidak berintegritas dan memiliki rekam jejak yang tidak baik," ujar dia.
Sebelumnya, Yorrys mengatakan kericuhan dalam Sidang Paripurna DPD terjadi lantaran gaya kepemimpinan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dan Wakil Ketua DPD Nono Sampono. Menurut dia, kedua pimpinan DPD itu telah memberikan contoh pemimpin yang otoriter dan eksklusif.
"Ini adalah respons mayoritas anggota DPD, yang tidak lagi bisa dibendung. Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak La Nyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak,” ujar Yorrys, dalam konfrensi pers di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
