Jakarta: Pemerintah dan DPR diminta melakukan persiapan yang matang sebelum membentuk peradilan khusus pemilu. Pembentukan peradilan tersebut jangan sampai menimbulkan permasalahan baru.
"Jangan sampai pembentukannya gegabah kemudian menimbulkan berbagai masalah," kata pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari kepada Medcom.id, Senin, 8 Juni 2020.
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) itu menyebut ada beberapa masalah yang akan timbul bila peradilan pemilu tidak dipersiapkan dengan matang. Pertama, mendekatkan peradilan pada pusat konflik pemilu dan pilkada.
"Jika peradilan pemilu atau sengketa terlalu dekat dengan pusaran konflik acap kali kerusuhan mudah diarahkan ke pengadilan. Hal itu juga membahayakan peradilan dan hakim," ungkap dia
Dia menilai hakim yang memahami hukum pemilu juga tidak banyak. Di samping itu, potensi korupsi dan suap sangat besar bila peradilan pemilu tidak disiapkan dengan matang. Sebab, pengawasannya bersifat berjenjang.
"Jadi meskipun peradilan pemilu diwajibkan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) bukan berarti dapat menjadi solusi penyelesaian berbagai sengketa pemilu. Bukan tidak mungkin jadi masalah baru yang serius," ujar dia.
Baca: Peradilan Khusus Pemilu Dinilai Memberikan Kepastian Hukum
Komisi II DPR berencana membentuk lembaga peradilan khusus pemilu. Rencana ini akan diusulkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Kita sudah mengusulkan yang namanya peradilan khusus pemilu seperti peradilan khusus yang lain-lain, seperti pengadilan khusus niaga, hubungan industrial, dan lain sebagainya," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Perludem di Jakarta, Minggu, 7 Juni 2020.
Jakarta: Pemerintah dan DPR diminta melakukan persiapan yang matang sebelum membentuk peradilan khusus pemilu. Pembentukan peradilan tersebut jangan sampai menimbulkan permasalahan baru.
"Jangan sampai pembentukannya gegabah kemudian menimbulkan berbagai masalah," kata pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari kepada
Medcom.id, Senin, 8 Juni 2020.
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) itu menyebut ada beberapa masalah yang akan timbul bila peradilan pemilu tidak dipersiapkan dengan matang. Pertama, mendekatkan peradilan pada pusat konflik pemilu dan pilkada.
"Jika peradilan pemilu atau sengketa terlalu dekat dengan pusaran konflik acap kali kerusuhan mudah diarahkan ke pengadilan. Hal itu juga membahayakan peradilan dan hakim," ungkap dia
Dia menilai hakim yang memahami hukum pemilu juga tidak banyak. Di samping itu, potensi korupsi dan suap sangat besar bila peradilan pemilu tidak disiapkan dengan matang. Sebab, pengawasannya bersifat berjenjang.
"Jadi meskipun peradilan pemilu diwajibkan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) bukan berarti dapat menjadi solusi penyelesaian berbagai sengketa pemilu. Bukan tidak mungkin jadi masalah baru yang serius," ujar dia.
Baca: Peradilan Khusus Pemilu Dinilai Memberikan Kepastian Hukum
Komisi II DPR berencana membentuk lembaga peradilan khusus pemilu. Rencana ini akan diusulkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Kita sudah mengusulkan yang namanya peradilan khusus pemilu seperti peradilan khusus yang lain-lain, seperti pengadilan khusus niaga, hubungan industrial, dan lain sebagainya," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Perludem di Jakarta, Minggu, 7 Juni 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
