Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kanan) dan Kepala BNPB Doni Monardo (kiri). Istimewa
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kanan) dan Kepala BNPB Doni Monardo (kiri). Istimewa

Masyarakat Peduli Api Dioptimalkan Cegah Karhutla

Anggi Tondi Martaon • 25 Juli 2020 21:04
Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengoptimalkan peran masyarakat mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya ini diwujudkan melalui program Masyarakat Peduli Api (MPA).
 
Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan MPA dilengkapi dengan sarana dan pengetahuan teknis. Anggota MPA diminta mengajak masyarakat lain bersama-sama membangun kesadaran hukum pentingnya hak dan kewajiban.
 
"MPA ini kita dekati dengan konsep kesadaran hukum masyarakat," kata Siti dalam Rakornis Paralegal di Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Siti menjelaskan MPA didukung dan disupervisi oleh beberapa pihak di lapangan. Yakni Kepala Desa, Babinkamtibmas, Babinsa, dan tokoh masyarakat.
 
"Dan para pelaku lapangan kita bangun bersama orkestra menjaga alam untuk tidak terjadi karhutla," tutur dia.
 
Siti menjelaskan MPA terintegrasi dengan salah satu klaster pencegahan karhutla. Yakni pengendalian operasional dalam sistem Satgas Terpadu yang dikontrol oleh gubernur, pangdam, dan kapolda di tingkat wilayah.
 
"Jadi ini bukan langkah baru, tapi penyempurnaan pola kerja satgas yang sudah berjalan bagus. Dengan MPA-Paralegal ini, kita sekaligus membangun sistem pembinaan masyarakat," ujar politikus NasDem itu.
 
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengungkapkan butuh kerja keras dan pengerahan seluruh sumber daya untuk mencegah karhutla. Sebab, tiap daerah memiliki karakteristik berbeda.
 
"Mari kita rangkul, ajak, dan libatkan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam upaya pencegahan karhutla," tutur dia.
 
Doni menyampaikan beberapa rekomendasi yang perlu ditempuh sebagai upaya pencegahan karhutla. Yakni mengembalikan kodrat gambut yang basah, berair, dan berawa; mengubah perilaku melalui penyuluhan terpadu dan terintegrasi meningkatkan ekonomi masyarakat.
 
"Serta pembentukan satgas pencegahan dan penanggulangan dalam satu komando, satu sistem kerja," ujar dia.
 
Peserta Rapat koordinasi teknis tematik ini berasal dari enam provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat. Peserta terdiri atas Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten, BPBP Provinsi/Kabupaten, UPT KLHK. Turut hadir juga jajaran Eselon I dan II lingkup KLHK.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif