KSP Dorong Pelatihan Bagi Calon PMI

Jakarta: Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong adanya pelatihan melalui program Kartu Prakerja bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI). Pelatihan itu dinilai perlu untuk meningkatkan kualitas calon PMI sebelum ditempatkan di suatu negara. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan keterbatasan anggaran pelatihan dan sertifikasi memang masih menjadi persoalan pemerintah. Moeldoko mencoba melakukan terobosan dengan memanfaatkan keberadaan program Kartu Prakerja. Moeldoko telah berkomunikasi dengan manajemen pelaksana program (PMO) Kartu Prakerja untuk bisa bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan demi mendukung kebijakan tersebut. “Yang pertama tentang katu Prakerja, saya sudah panggil PMO. Pada dasarnya, seharusnya bisa dilakukan kerja sama dengan Kemenaker, dengan syarat menggunakan platform Kartu Prakerja," ujar Moeldoko di Ruang Rapat Utama KSP, Jumat, 2 Juli 2021. Mantan Panglima TNI itu berencana mempertemukan kedua belah pihak untuk membahas rencana tersebut secara lebih detail. “Nanti akan dikomunikasikan, kalau perlu kami pertemukan Kemenaker dengan manajemen Kartu Prakerja,” ungkapnya. Baca: Kartu Prakerja Disebut Menjadi Harapan Pekerja Migran Kemenaker mencatat, pada 2021, alokasi anggaran pelatihan hanya tersedia untuk 3.008 orang. Sementara itu, berkaca pada 2020, jumlah penempatan PMI mencapai 112.000 orang, Direktur Jenderal Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker Suhartono mengungkapkan pihaknya telah menyusun besaran struktur biaya (cost structure) pelatihan untuk dievaluasi. Hal itu perlu mendapatkan perhatian agar proses penempatan lancar dan tidak membebani pemberi kerja di luar negeri. Selain itu, tantangan dan kendala lain dalam penempatan PMI di masa sekarang adalah soal tes polymerase chain reaction ?(PCR) dan pemberian vaksin untuk calon PMI. Hal tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian karena ada beberapa persyaratan khusus dari negara tujuan kerja. “Kami perlu lebih masif karena penempatan pekerja migran ke luar negeri menjadi alternatif untuk mengurangi tingkat pengangguran. Tapi tes PCR dan vaksin menjadi persyaratan utama. Dan, ada beberapa negara yang hanya menerima pekerja migran dengan jenis vaksin tertentu,” jelas Suhartono. Sementara itu, Moeldoko mengatakan akan mengatur beberapa komunikasi dan pertemuan dengan berbagai pihak terkait. Terutama terkait vaksin, dia menilai hal tersebut sangat mungkin dilakukan dengan baik. “Terkait PCR dan vaksin menurut saya tidak susah, karena kita memang sudah ada program vaksinasi. Misalnya perlu vaksin tertentu untuk negara tertentu, nanti akan kita carikan. Misalnya untuk ke Eropa perlu Vaksin Pfizer, ya nanti akan kita carikan,” tegas Moeldoko. Namun, dia mengatakan perlu adanya pengaturan jadwal, dan data yang lengkap untuk pekerja migran yang akan divaksinasi. Dengan begitu, proses vaksinasi dan jadwal keberangkatan bisa terpantau dengan baik. “Vaksin kan ada jedanya untuk dua dosis, nah ini perlu waktu. Jangan sampai vaksin berikutnya kedodoran. Perlu ada timeline yang pasti. Perlu ada data siapa, kapan, mau ke mana, dan vaksinnya apa? Kita bisa bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam hal ini,” ujarnya.