Jakarta: Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 diperkirakan menelan anggaran Rp112,4 triliun. Anggaran tersebut bakal dikaji dan diupayakan efisiensi.
"Jadi efisensi jadi sangat penting dan ini juga dalam soal penghematan. Karena terkait dampak covid-19," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa, kepada Medcom.id, Rabu, 2 Juni 2021.
Saan mengatakan usulan anggaran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemilu dan pilkada menunggu persetujuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini bakal jadi bahan pembahasan Komisi II bersama penyelenggara pemilu.
Dia meyakini tidak semua skema anggaran yang diusulkan disetujui Kemenkeu. Anggaran yang tidak diperlukan berpotensi dikesampingkan atau dialihkan.
Baca: KPU Siapkan Modifikasi Tahapan untuk Pelaksanaan Pemilu 2024
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem ini menegaskan proses demokrasi pada 2024 harus terus berjalan. Meskipun perekonomian terimbas dampak pandemi covid-19.
"Dua sisi ini harus kita seimbangkan. Karena realitasnya kita dalam masalah, masa pemulihan," kata Saan.
KPU mengusulkan anggaran sebesar Rp86,2 triliun untuk pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Kemudian Rp26,2 triliun untuk pilkada.
Anggaran sebesar Rp26,2 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Kemudian Rp86,2 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jakarta: Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 diperkirakan menelan anggaran Rp112,4 triliun. Anggaran tersebut bakal dikaji dan diupayakan efisiensi.
"Jadi efisensi jadi sangat penting dan ini juga dalam soal penghematan. Karena terkait dampak covid-19," kata Wakil Ketua Komisi II
DPR, Saan Mustopa, kepada
Medcom.id, Rabu, 2 Juni 2021.
Saan mengatakan usulan anggaran dari Komisi Pemilihan Umum (
KPU) untuk pemilu dan pilkada menunggu persetujuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini bakal jadi bahan pembahasan Komisi II bersama penyelenggara pemilu.
Dia meyakini tidak semua skema anggaran yang diusulkan disetujui Kemenkeu. Anggaran yang tidak diperlukan berpotensi dikesampingkan atau dialihkan.
Baca:
KPU Siapkan Modifikasi Tahapan untuk Pelaksanaan Pemilu 2024
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem ini menegaskan proses demokrasi pada 2024 harus terus berjalan. Meskipun perekonomian terimbas dampak pandemi covid-19.
"Dua sisi ini harus kita seimbangkan. Karena realitasnya kita dalam masalah, masa pemulihan," kata Saan.
KPU mengusulkan anggaran sebesar Rp86,2 triliun untuk
pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Kemudian Rp26,2 triliun untuk pilkada.
Anggaran sebesar Rp26,2 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Kemudian Rp86,2 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
