Jakarta: PDI Perjuangan mendukung Pemilihan Legislatif (pileg) menggunakan mekanisme proporsional tertutup. Namun, partai lambang banteng moncong putih itu tetap menaati aturan yang berlaku.
"Kami ini taat konstitusi, bagi PDIP, kami berpolitik dengan suatu prinsip, dengan suatu keyakinan berdasarkan konstitusi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Menteng, Jakarta, Selasa, 3 Januari 2023.
Komitmen tersebut sudah ditunjukkan pada Pemilu 2009 lalu. Saat pertama kali proporsional terbuka diterapkan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor: 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008.
"Itulah demokrasi dan bagi PDIP, sama ketika pada tahun 2009 ketika MK mengamini keputusan, sikap PDIP taat asas," sebut dia.
Hasto menyampaikan pertimbangan PDI Perjuangan mendukung proporsional tertutup. Pertama, alasan biaya yang cukup besar.
Dia pun berkaca pada penyelenggara Pemilu 2004 yang dilakukan dengan mekanisme proporsional tertutup. Saat itu, negara hanya menghabiskan anggaran sekitar Rp3,9 triliun dengan tiga kali pemilihan, yaitu pileg dan dua kali putaran pilpres.
"Jadi ada peenghematan sistem menjadi lebih sederhana," kata dia.
Proporsional tertutup juga dinilai mampu mengurangi terjadinya manipulasi. Sebab, begitu banyak tugas penyelenggara pemilu.
Selain itu, proporsional tertutup bisa mendorong kader yang berkompeten duduk di parlemen. Sedangkan proporsional terbuka hanya mengandalkan popularitas.
"Jadi proporsional tertutup itu basenya adalah pemahaman terhadap fungsi-fungsi dewan, sementara kalau terbuka adalah popularitas," ujar dia.
Sikap tersebut membuat hanya PDI Perjuangan yang mendukung proporsional tertutup di parlemen. Sedangkan delapan partai lainnya, yakni Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menolak proporsional tertutup diterapkan pada Pemilu 2024.
Jakarta:
PDI Perjuangan mendukung Pemilihan Legislatif (pileg) menggunakan mekanisme proporsional tertutup. Namun, partai lambang banteng moncong putih itu tetap menaati aturan yang berlaku.
"Kami ini taat konstitusi, bagi PDIP, kami berpolitik dengan suatu prinsip, dengan suatu keyakinan berdasarkan konstitusi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Menteng, Jakarta, Selasa, 3 Januari 2023.
Komitmen tersebut sudah ditunjukkan pada
Pemilu 2009 lalu. Saat pertama kali proporsional terbuka diterapkan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor: 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008.
"Itulah demokrasi dan bagi PDIP, sama ketika pada tahun 2009 ketika MK mengamini keputusan, sikap PDIP taat asas," sebut dia.
Hasto menyampaikan pertimbangan PDI Perjuangan mendukung proporsional tertutup. Pertama, alasan biaya yang cukup besar.
Dia pun berkaca pada penyelenggara Pemilu 2004 yang dilakukan dengan mekanisme proporsional tertutup. Saat itu, negara hanya menghabiskan anggaran sekitar Rp3,9 triliun dengan tiga kali pemilihan, yaitu pileg dan dua kali putaran pilpres.
"Jadi ada peenghematan sistem menjadi lebih sederhana," kata dia.
Proporsional tertutup juga dinilai mampu mengurangi terjadinya manipulasi. Sebab, begitu banyak tugas penyelenggara pemilu.
Selain itu, proporsional tertutup bisa mendorong kader yang berkompeten duduk di parlemen. Sedangkan proporsional terbuka hanya mengandalkan popularitas.
"Jadi proporsional tertutup itu basenya adalah pemahaman terhadap fungsi-fungsi dewan, sementara kalau terbuka adalah popularitas," ujar dia.
Sikap tersebut membuat hanya PDI Perjuangan yang mendukung proporsional tertutup di parlemen. Sedangkan delapan partai lainnya, yakni Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menolak proporsional tertutup diterapkan pada Pemilu 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
